SulawesiPos.com — Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari posisi Menteri Keuangan. Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) bidang Ilmu Ekonomi, Prof. Dr. Abd Hamid Paddu, MA, menilai disiplin fiskal selama kepemimpinan Purbaya kurang sehingga dinilai membahayakan.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya dengan Suahasil Nazara dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (14/9/2026).
Purbaya tercatat menjabat sebagai Menteri Keuangan selama sekitar satu tahun setelah dilantik pada September 2025.
Pemerintah tidak menyampaikan alasan spesifik pergantian tersebut secara terbuka.
Ekonom Unhas Soroti Pentingnya Kebijakan Fiskal
Menanggapi pergantian tersebut, Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) di bidang Ilmu Ekonomi, Prof. Dr. Abd Hamid Paddu, MA, menyoroti pentingnya presisi kebijakan fiskal serta penerapan disiplin fiskal dalam pengelolaan APBN.
Menurut Abd Hamid, pergantian menteri tidak semestinya dimaknai sebagai perubahan arah kebijakan fiskal secara keseluruhan.
Ia menilai yang penting adalah memastikan kebijakan fiskal berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Yang pertama sebenarnya (pergantian Menkeu) tidak mengubah sama sekali, ya. Cuma agar supaya presisi kebijakan fiskal itu dapat berjalan dengan tepat, sesuai rencana dan sesuai aliran mazhab fiskal yang sudah dicanangkan pada tahun 2026. Tapi memang tentu ya, target fiskal yang dilaksanakan memerlukan beberapa persyaratan,” ujarnya saat diwawancarai SulawesiPos.com, Rabu (16/9/2026).
Salah satu syarat yang disebut Abd Hamid adalah kredibilitas APBN. Menurutnya, pengelolaan fiskal harus dapat diprediksi oleh pasar serta dijalankan secara disiplin.
“Pertama dalam waktu fiskal itu kan harus asasnya APBN dan pelaksanaannya itu harus kredibel, ya kan? Dan yang kedua bisa dibaca, atau orang menyebutnya dengan predictable, dengan baik. Dan dijalankan secara disiplin, yang disebut dengan disiplin fiskal,” jelasnya.
Ia menjelaskan, disiplin fiskal berkaitan dengan kemampuan pemerintah membuat perencanaan penerimaan dan belanja secara terukur.
Menurutnya, defisit tetap dapat terjadi, tetapi harus dihitung berdasarkan kemampuan penerimaan dan kebutuhan belanja prioritas.
“Karena yang pertama ini harus bisa diprediksi secara baik, dengan penganggaran yang tepat sehingga bisa dijalankan secara baik. Ujungnya adalah bahwa, pasti ada defisit, tetapi defisitnya tentu terukur secara baik, dihitung dalam artian bahwa antara penerimaan dengan alokasi belanja prioritasnya itu sudah diukur secara baik dan dilaksanakan. Itu namanya disiplin fiskal,” papar dia.
Menkeu Lama Kurang Disiplin Fiskal
Abd Hamid kemudian memberikan penilaiannya terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal selama sekitar satu tahun masa kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu.
“Ternyata dalam proses selama setahun ini, pelaksanaan oleh menteri yang lama itu dianggap bahwa yang pertama kurang disiplin fiskalnya sehingga membahayakan,” katanya.
Ia juga menyoroti langkah pemerintah dalam mencari sumber likuiditas di luar mekanisme APBN.
Menurut Abd Hamid, langkah tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila tidak dapat diprediksi oleh pasar.
“Kita lihat bahwa selalu dia mengatakan bahwa kami cukup uang, ada banyak uang. Ketika dia katakan kami cukup uang, tapi kemudian pasar membaca bahwa dia kesulitan likuiditas dari sisi penerimaan dan kebutuhan cash flow tiap bulannya, maka dia carilah hal-hal di luar APBN dan itu tidak terprediksi dan itu sebenarnya bukan area fiskal,” ungkapnya.
Ia mencontohkan penggunaan dana Bank Indonesia yang kemudian disalurkan melalui Himbara.
“Dia ambillah uang dari BI yang dia gelontorkan dari Himbara, masuk ke pasar dan seterusnya,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap kredibilitas APBN meskipun tujuannya untuk memperkuat likuiditas.
“Akhirnya mengganggu. Meskipun itu kelihatan bahwa ingin memperkuat likuiditas, tetapi tidak masuk dalam disiplin fiskal. Dan akhirnya apa? Pasar membaca bahwa APBN ini tidak bisa dipegang, tidak kredibel,” katanya.
Abd Hamid menilai kredibilitas dan keterprediksian kebijakan fiskal menjadi penting karena dapat memengaruhi respons pasar.
“Ketika tidak kredibel, tidak bisa dibaca, maka pasar akan bergerak lain. Itulah yang menyebabkan sehingga kurs dolar mengamuk dan juga tidak menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan dan seterusnya. Ya kemudian diperbaiki.”
Mahfud Soroti Dua Persoalan Purbaya
Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya turut memberikan penilaian terhadap kinerja Purbaya selama menjabat Menteri Keuangan.
Mahfud menyebut terdapat dua persoalan yang menurutnya menjadi kelemahan mendasar Purbaya, yakni komunikasi publik serta substansi dan pelaksanaan kebijakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya pada 15 September 2026.
“Menyangkut Purbaya, memang dulu kita terlalu besar harapannya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua sebenarnya, satu, komunikasi publiknya buruk, kemudian substansi urusannya juga tidak beres,” kata Mahfud, dikutip dari tayangan YouTube pribadinya, Selasa (15/9/2026).
Pernyataan Mahfud tersebut merupakan penilaiannya terhadap kinerja Purbaya dan bukan pernyataan resmi pemerintah mengenai alasan pergantian Menteri Keuangan.
