SulawesiPos.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan optimal meskipun situasi geopolitik global tengah mengalami dinamika.
Ia menilai kondisi internasional perlu diantisipasi agar tidak mengganggu keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia.
Menurut Puan, seluruh pihak terkait perlu melakukan evaluasi serta langkah mitigasi sejak dini untuk menghadapi potensi risiko yang mungkin muncul akibat perkembangan situasi global.
“Dalam situasi geopolitik global seperti sekarang, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji harus tetap dimaksimalkan pelaksanaannya, tetapi semua pihak terkait juga perlu melakukan evaluasi, mitigasi, dan langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi,” ujar Puan usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Ia menambahkan, DPR melalui komisi terkait akan melakukan pengawasan terhadap perkembangan situasi yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan haji.
Pengawasan tersebut merupakan bagian dari fungsi DPR dalam memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan dengan baik.
Selain itu, DPR juga akan mengevaluasi langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah agar penyelenggaraan haji tetap aman dan lancar.
Puan menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana.
“Yang terpenting adalah bagaimana keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia tetap terjamin sehingga pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Hidayat Nur Wahid Dorong Diplomasi Perdamaian
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid mendorong agar penyelenggaraan haji 2026 dapat menjadi momentum terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Ia meminta pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Haji dan Umrah, aktif melakukan diplomasi kepada Amerika Serikat, Iran, serta negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar menghormati pelaksanaan ibadah haji dan menjaga keselamatan jemaah dari seluruh dunia.
“Indonesia sebagai pengirim jamaah haji terbanyak dengan 221 ribu jamaah tentu sangat berkepentingan terhadap kelancaran penyelenggaraan haji. Pemerintah bisa menjadikan ini sebagai sarana diplomasi hadirkan perdamaian, hentikan perang,” ujar Hidayat dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah di kompleks parlemen, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, jika perang masih berlanjut, pemerintah perlu menyiapkan skema kedaruratan.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah mempersingkat masa tinggal jemaah di Arab Saudi jika eskalasi konflik meningkat setelah pelaksanaan haji.
Hidayat juga menilai persiapan penyelenggaraan haji di dalam negeri sejauh ini menunjukkan progres positif.
Beberapa aspek yang sudah berjalan baik antara lain proses penginputan visa yang telah mencapai hampir 100 persen serta pembayaran layanan akomodasi yang sudah rampung.
Selain itu, pembayaran layanan konsumsi telah mencapai lebih dari 90 persen, sementara pembayaran tahap pertama layanan penerbangan juga telah dilakukan.
Ia meminta pemerintah terus melanjutkan progres tersebut sekaligus memastikan kualitas layanan dari syarikah yang ditunjuk serta mencegah terulangnya berbagai masalah yang sempat muncul pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya.
Hidayat juga menyoroti pentingnya pembagian kartu Nusuk kepada jemaah sejak masih berada di embarkasi di Indonesia agar proses pelayanan selama di Arab Saudi lebih tertib.
“Jika persiapan penyelenggaraan ibadah haji terus berjalan dengan yang terbaik dan disampaikan secara positif ke publik, maka ini bisa menentramkan calon jamaah haji yang sebagian besarnya menunggu lebih dari dua puluh tahun untuk bisa berangkat,” katanya.
