DPR

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menilai RUU Perampasan Aset harus memiliki mekanisme hukum yang jelas, terukur, dan dapat diawasi.

DPR resmi mengesahkan revisi UU P2SK menjadi undang-undang. Regulasi baru tersebut memuat 17 perubahan penting, mulai dari pengaturan aset kripto, penguatan BI-OJK-LPS, hingga pembentukan satgas pinjaman online dan judi online.

DPR RI melantik Adela Kanasya Adies sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW menggantikan Adies Kadir yang kini menjabat Hakim Mahkamah Konstitusi.

DPR menilai temuan gas jumbo di Blok Ganal Kaltim memperkuat kemandirian energi nasional dan mendukung transisi menuju Net Zero Emission 2060.

Anggota DPR, Lestari Moerdijat menilai kesehatan mental anak dan remaja di Indonesia dalam kondisi darurat dan mendesak dimasukkan ke dalam kurikulum nasional.

Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan optimal meskipun situasi geopolitik global tengah mengalami dinamika.

DPR mendukung keputusan TNI menetapkan status siaga 1 sebagai langkah antisipatif menghadapi eskalasi konflik global dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

Kasus tewasnya Nizam Syafei di Sukabumi akibat dugaan penganiayaan ibu tiri mendapat sorotan DPR. Pengacara keluarga korban mendesak polisi juga menyelidiki ayah korban atas dugaan kelalaian atau pembiaran kekerasan.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus membantah isu DPR mendukung penutupan Alfamart dan Indomaret. Ia menegaskan narasi tersebut hoaks dan hanya mengusulkan pembatasan gerai hingga tingkat kecamatan demi mendukung koperasi desa.

Mahkamah Konstitusi menunda sidang uji materi UU Guru dan Dosen setelah DPR dan Pemerintah belum siap memberi keterangan. Gugatan menyoroti ketidakjelasan standar gaji dan jaminan kesejahteraan dosen.

DPR memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap aktif selama tiga bulan ke depan dengan iuran dibayar pemerintah, sambil dilakukan pemutakhiran data dan pembenahan tata kelola JKN.

Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi sanksi pidana dalam UU Keselamatan Kerja dan menegaskan penyesuaian sanksi merupakan ranah pembentuk undang-undang.

Kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa misi penting. Kedatangan Beliau di Penajam Paser Utara secara otomatis membantah berbagai spekulasi miring.

Ia menegaskan bahwa aktivitas akademik, seperti diskusi dan pengkajian ilmiah mengenai paham Komunisme, Marxisme, maupun Leninisme, tidak dapat dipidana.

Habiburokhman angkat bicara mengenai beberapa gugatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Habiburokhman menjelaskan bahwa konstruksi hukum dalam KUHP dan KUHAP yang baru telah didesain sedemikian rupa untuk melindungi kebebasan berpendapat dan memastikan proses hukum berjalan secara proporsional.