SulawesiPos.com – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, melontarkan pernyataan tegas terkait penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan sosial lainnya.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/2/2026), Pigai menyatakan bahwa upaya menghapus program tersebut bukan sekadar kritik politik, melainkan bentuk penentangan terhadap hak asasi manusia.
“Satu poin yang perlu tahu bahwa orang yang mau meniadakan program makan bergizi gratis dan lain-lain adalah orang yang menentang hak asasi manusia,” tegasnya.
Pernyataan itu disampaikan Pigai sebagai respons atas kabar teror yang menimpa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto.
Tiyo sebelumnya menjadi sorotan setelah mengirim surat kepada UNICEF yang berisi kritik terhadap program MBG. Ia menilai alokasi anggaran program tersebut berpotensi mengesampingkan prioritas lain, seperti penanganan ketimpangan sosial.
Dalam argumennya, Tiyo menyinggung kasus tragis seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengakhiri hidup akibat tekanan ekonomi.
Namun, Pigai memandang sebaliknya. Menurutnya, program MBG justru menjadi bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan warga negara.
Pigai menegaskan bahwa sejumlah program pemerintah, seperti MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, penguatan kampung nelayan, hingga swasembada pangan merupakan instrumen negara untuk memenuhi hak dasar masyarakat.
Ia bahkan menyebut, pihak yang ingin menghapus program-program tersebut berarti menentang prinsip HAM itu sendiri.
“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang HAM,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pigai juga menyinggung arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut terjadi pergeseran paradigma kekuasaan, di mana orientasi kebijakan kini difokuskan pada kesejahteraan rakyat luas, bukan lagi elite.
“Selama ini sudah 80 tahun, sering kali takhta dikaitkan dengan orang berkuasa, orang-orang elite. Harta dikaitkan dengan orang-orang elite. Hari ini, Prabowo menentukan takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat,” kata Pigai.
Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi.
Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan bersifat konstruktif dan bertujuan memperbaiki sistem, bukan menghapus kebijakan yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat kecil.
“Saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan, tetapi tidak boleh mau meniadakan, menghilangkan program yang baik ini,” ujarnya.
