Digeruduk Mahasiswa Soal Kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg, Kapolres Bone: “Kasih Bukti, Saya yang Sikat!”

SulawesiPos.com, Bone – Kapolres Bone AKBP Astoto Budi Rahmantyo menerima langsung aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam PMII Cabang Bone, DEMA IAIN Bone, dan Forum Aktivis Milenial saat menggelar aksi unjuk rasa di Mapolres Bone, Jumat (21/8/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari dugaan penyalahgunaan dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU, kelangkaan LPG 3 kilogram, hingga penanganan kasus penganiayaan di wilayah hukum Polsek Salomekko.

Kapolres Bone AKBP Astoto Budi Rahmantyo mengapresiasi kepedulian mahasiswa yang ikut menyuarakan persoalan masyarakat, khususnya terkait distribusi BBM dan LPG 3 kilogram bersubsidi.

Menurutnya, persoalan tersebut telah menjadi perhatian kepolisian sejak dirinya mulai bertugas di Kabupaten Bone.

“Kami telah melaksanakan kegiatan monitoring dan pengecekan penyaluran BBM bersubsidi serta penggunaan Gas LPG 3 kilogram di wilayah hukum Polres Bone,” ujar Astoto.

Ia menjelaskan, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap penerapan rekomendasi serta penggunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi.

BACA JUGA:  Mentan Amran Libatkan Mahasiswa Perkuat Ekonomi Rakyat Lewat Brigade Pangan dan Hilirisasi Pertanian

Dari hasil pengecekan terhadap 21 SPBU di Kabupaten Bone, kepolisian menemukan adanya antrean dengan sejumlah persoalan, di antaranya penggunaan jeriken, surat rekomendasi hingga barcode.

“Sekitar dua hari lalu saya sudah perintahkan seluruh Polsek jajaran untuk mengawal masing-masing SPBU, minimal ada dua personel,” jelasnya.

Menurut Astoto, kehadiran personel kepolisian di SPBU bukan sekadar mengatur arus lalu lintas, tetapi juga melakukan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya antrean panjang serta memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.

“Intervensi dilakukan untuk meminimalisir antrean panjang. Dan pengurus di 21 SPBU ini telah dipanggil,” tegasnya.

Para pengelola SPBU, lanjutnya, diminta mengatur waktu pengisian BBM agar pelayanan dapat berjalan tertib dan masyarakat bisa mendapatkan BBM sesuai prosedur yang berlaku.

“Kami juga menyampaikan agar pengisian BBM dan pelayanan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tambahnya.

Kapolres: Laporkan Jika Ada Oknum Bermain

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bone juga mengajak mahasiswa dan masyarakat ikut mengawal distribusi BBM bersubsidi.

BACA JUGA:  Kebutuhan LPG 3 Kg Naik di Sulsel, Pertamina Genjot Pasokan hingga 130 Persen

Ia meminta setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan segera dilaporkan kepada kepolisian dengan disertai bukti dan data yang jelas.

“Ayo laporkan, tapi harus berbasis data. Teman-teman tinggal kasih bukti, tunjukkan, saya yang sikat. Saya tidak ada kepentingan di sini,” tegas AKBP Astoto.

Ia menegaskan, kepolisian terbuka terhadap informasi masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM maupun LPG bersubsidi.

Di sisi lain, Astoto mengingatkan masyarakat agar dalam melakukan pembelian BBM bersubsidi tetap mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia berharap sinergi antara kepolisian, mahasiswa dan masyarakat dapat membantu menciptakan distribusi BBM bersubsidi yang lebih tertib, tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.

“Yang terpenting, mari kita kawal bersama agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak,” tutupnya. kar

SulawesiPos.com, Bone – Kapolres Bone AKBP Astoto Budi Rahmantyo menerima langsung aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam PMII Cabang Bone, DEMA IAIN Bone, dan Forum Aktivis Milenial saat menggelar aksi unjuk rasa di Mapolres Bone, Jumat (21/8/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari dugaan penyalahgunaan dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU, kelangkaan LPG 3 kilogram, hingga penanganan kasus penganiayaan di wilayah hukum Polsek Salomekko.

Kapolres Bone AKBP Astoto Budi Rahmantyo mengapresiasi kepedulian mahasiswa yang ikut menyuarakan persoalan masyarakat, khususnya terkait distribusi BBM dan LPG 3 kilogram bersubsidi.

Menurutnya, persoalan tersebut telah menjadi perhatian kepolisian sejak dirinya mulai bertugas di Kabupaten Bone.

“Kami telah melaksanakan kegiatan monitoring dan pengecekan penyaluran BBM bersubsidi serta penggunaan Gas LPG 3 kilogram di wilayah hukum Polres Bone,” ujar Astoto.

Ia menjelaskan, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap penerapan rekomendasi serta penggunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi.

BACA JUGA:  Dikritik Mahasiswa USU soal Kapitalisme, Mentan Amran Tantang Adu Data di Kuliah Umum

Dari hasil pengecekan terhadap 21 SPBU di Kabupaten Bone, kepolisian menemukan adanya antrean dengan sejumlah persoalan, di antaranya penggunaan jeriken, surat rekomendasi hingga barcode.

“Sekitar dua hari lalu saya sudah perintahkan seluruh Polsek jajaran untuk mengawal masing-masing SPBU, minimal ada dua personel,” jelasnya.

Menurut Astoto, kehadiran personel kepolisian di SPBU bukan sekadar mengatur arus lalu lintas, tetapi juga melakukan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya antrean panjang serta memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.

“Intervensi dilakukan untuk meminimalisir antrean panjang. Dan pengurus di 21 SPBU ini telah dipanggil,” tegasnya.

Para pengelola SPBU, lanjutnya, diminta mengatur waktu pengisian BBM agar pelayanan dapat berjalan tertib dan masyarakat bisa mendapatkan BBM sesuai prosedur yang berlaku.

“Kami juga menyampaikan agar pengisian BBM dan pelayanan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tambahnya.

Kapolres: Laporkan Jika Ada Oknum Bermain

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bone juga mengajak mahasiswa dan masyarakat ikut mengawal distribusi BBM bersubsidi.

BACA JUGA:  Pengamat: Krisis Energi Landa Warga Sulsel, Anggota DPRD Masih Membisu dan Pasif

Ia meminta setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan segera dilaporkan kepada kepolisian dengan disertai bukti dan data yang jelas.

“Ayo laporkan, tapi harus berbasis data. Teman-teman tinggal kasih bukti, tunjukkan, saya yang sikat. Saya tidak ada kepentingan di sini,” tegas AKBP Astoto.

Ia menegaskan, kepolisian terbuka terhadap informasi masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM maupun LPG bersubsidi.

Di sisi lain, Astoto mengingatkan masyarakat agar dalam melakukan pembelian BBM bersubsidi tetap mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia berharap sinergi antara kepolisian, mahasiswa dan masyarakat dapat membantu menciptakan distribusi BBM bersubsidi yang lebih tertib, tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.

“Yang terpenting, mari kita kawal bersama agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak,” tutupnya. kar

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru