Sampah Jadi Sumber Cuan, Bank Sampah Makassar Catat Pendapatan Hampir Rp1 Miliar

SulawesiPos.com – Sampah rumah tangga di Makassar mulai didorong menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat melalui penguatan jaringan bank sampah dan program konversi sampah menjadi tabungan emas dalam Konsolidasi Wilayah Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) 2026 di MaxOne Hotel & Resort, Jalan Taman Makam Pahlawan, Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Upaya tersebut mulai memperlihatkan hasil dari sisi ekonomi. Pendapatan bank sampah pusat di Makassar yang pada 2025 tercatat sekitar Rp153 juta meningkat menjadi hampir Rp987 juta hingga Juli 2026.

Capaian itu menunjukkan kenaikan sekitar 543 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bahkan membidik omzet bank sampah mencapai Rp12 miliar pada 2027.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan peningkatan nilai ekonomi tersebut membuktikan bahwa sampah tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan kebersihan.

Jika dipilah dan dikelola dengan benar, sampah rumah tangga dapat menjadi komoditas bernilai sekaligus membuka sumber pendapatan baru.

Menurut Munafri, masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai pemanfaatan sampah sekaligus literasi keuangan agar semakin memahami nilai ekonomi dari material yang selama ini dibuang.

“Saya berharap program ini terus ditumbuhkan untuk memberikan literasi yang baik kepada masyarakat. Bagaimana sampah ini tidak lagi menjadi musuh, tetapi bisa memberikan income tambahan bagi rumah tangga,” ujar Munafri.

Pemkot Bidik Bank Sampah di Seluruh RW

Untuk memperluas manfaat ekonomi tersebut, Pemkot Makassar memperkuat kolaborasi dengan PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (Sulselbarra Maluku) melalui program penukaran sampah menjadi saldo Tabungan Emas.

Kerja sama ini sebelumnya telah dituangkan dalam nota kesepahaman melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar. Program tersebut menjadi salah satu upaya menghubungkan aktivitas pemilahan sampah dengan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

BACA JUGA:  Bareng Gus Ipul, Appi Serukan Gerakan Peduli Tetangga untuk Perluas Akses Bansos

Kegiatan konsolidasi yang diselenggarakan Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) Wilayah Kanwil VI Makassar itu mengangkat tema “FORSEPSI Naik Kelas: Menguatkan Rantai Nilai Bank Sampah untuk Ekonomi Sirkular yang Mandiri”.

Munafri menegaskan, pengembangan bank sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan dunia usaha, komunitas, dan masyarakat diperlukan agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan.

Makassar sendiri memiliki tantangan besar karena jumlah penduduknya mencapai sekitar 1,47 juta jiwa. Pada tahun sebelumnya, timbulan sampah kota ini tercatat sekitar 1.054 ton per hari, dengan komposisi 54,46 persen sampah organik dan 15,30 persen sampah plastik.

Untuk mengurangi beban tersebut, Pemkot memperluas pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pembentukan bank sampah unit di lingkungan RT/RW, pasar, sekolah, perguruan tinggi, hotel, restoran hingga perkantoran.

Jumlah bank sampah unit aktif meningkat dari 433 unit pada 2025 menjadi 553 unit pada 2026.

Selain itu, Makassar memiliki tiga bank sampah pusat yang berlokasi di Untia, Toddopuli, dan Paccerakkang, serta 17 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Pemkot juga menggandeng offtaker atau mitra penyerap hasil pengolahan untuk memastikan sampah yang telah dikumpulkan memiliki kepastian pasar.

Pengembangan jaringan tersebut selanjutnya diarahkan hingga seluruh RW di Makassar memiliki bank sampah sendiri. Dengan total 1.005 RW, Munafri berharap Pegadaian dan FORSEPSI dapat mengambil peran lebih besar dalam pembinaan serta penguatan jaringan tersebut.

BACA JUGA:  Appi Silaturahmi ke Jusuf Kalla Saat Momen Lebaran Idul Fitri, Sinyal Mohon Restu Musda Golkar Makin Kuat

“Di Kota Makassar ini ada 1.005 RW. Saya berharap dari 1.005 RW ini, sekian banyak harus menjadi tanggung jawab teman-teman Pegadaian. Kita bangun bersama-sama,” ajaknya.

Ia juga meminta kolaborasi tersebut tidak berhenti pada penambahan jumlah unit. Peningkatan kapasitas pengelolaan, pemasaran, dan nilai tambah material yang dikumpulkan harus menjadi perhatian agar bank sampah dapat berkembang sebagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pembenahan Sampah Tidak Berhenti di TPA

Di sisi lain, Munafri mengingatkan bahwa peningkatan aktivitas bank sampah harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Ia mengungkapkan, Pemkot Makassar sebelumnya mendapat sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan TPA Tamangapa, Antang, yang masih menerapkan sistem open dumping.

Pemerintah kota kini melakukan pembenahan secara bertahap agar pengelolaan TPA tersebut memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat keluar dari sanksi administratif.

Namun, menurut Munafri, perbaikan tempat pemrosesan akhir bukan berarti persoalan sampah telah tuntas. Sistem pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan dari sumbernya juga harus diperbaiki agar sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu.

“Ketika TPA sudah kita selesaikan, saya berpikir selesai juga persoalan sampah. Ternyata ini baru satu kepingan kecil. Sekarang kita turun lagi membenahi sistem pengangkutan, untuk memastikan sampah yang sampai ke TPA itu hanya residu,” jelasnya.

Edukasi pemilahan juga mulai diperluas ke sekolah-sekolah. Anak-anak didorong mengenali perbedaan sampah organik dan anorganik sekaligus membiasakan diri memilah sampah sejak dini.

Sekolah-sekolah juga mulai disiapkan dengan tiga jenis tempat sampah untuk mendukung penerapan kebiasaan tersebut.

BACA JUGA:  Wali Kota Makassar Larang Takbir Keliling, Warga Diminta Fokus Ibadah dan Jaga Ketertiban

Selain rumah tangga dan institusi pendidikan, Munafri turut menyoroti potensi sampah dari penyelenggaraan kegiatan berskala besar. Konser, festival, dan berbagai acara di Makassar dinilai dapat menghasilkan sampah dalam jumlah besar apabila tidak disertai sistem pengelolaan yang terencana.

Ia mencontohkan, kegiatan dengan 10.000 pengunjung berpotensi menghasilkan ribuan botol plastik bekas air mineral.

Oleh karena itu, Munafri mendorong FORSEPSI membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah pada setiap kegiatan besar. Tim tersebut diharapkan dapat berkolaborasi dengan penyelenggara acara atau event organizer sehingga sampah yang dihasilkan bisa langsung dikelola.

“Kalau bisa FORSEPSI membuat tim. Setiap ada event mereka harus hadir untuk melakukan pemilahan sampah,” tandasnya.

Ekonomi Sirkular dan Peran Bank Sampah

Pengembangan bank sampah di Makassar sejalan dengan konsep ekonomi sirkular, yakni pendekatan yang berupaya mempertahankan nilai suatu material agar dapat digunakan kembali atau didaur ulang, alih-alih langsung dibuang sebagai limbah.

Dalam praktiknya, material seperti plastik, kertas, dan logam yang telah dipilah dapat dikumpulkan untuk kemudian disalurkan ke industri daur ulang. Sementara sampah organik dapat diolah melalui pengomposan sehingga mengurangi material yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.

Kerangka pengelolaan tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Regulasi ini menempatkan bank sampah tidak hanya sebagai fasilitas pengumpulan sampah, tetapi juga sarana edukasi, perubahan perilaku, dan penerapan ekonomi sirkular.

SulawesiPos.com – Sampah rumah tangga di Makassar mulai didorong menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat melalui penguatan jaringan bank sampah dan program konversi sampah menjadi tabungan emas dalam Konsolidasi Wilayah Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) 2026 di MaxOne Hotel & Resort, Jalan Taman Makam Pahlawan, Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Upaya tersebut mulai memperlihatkan hasil dari sisi ekonomi. Pendapatan bank sampah pusat di Makassar yang pada 2025 tercatat sekitar Rp153 juta meningkat menjadi hampir Rp987 juta hingga Juli 2026.

Capaian itu menunjukkan kenaikan sekitar 543 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bahkan membidik omzet bank sampah mencapai Rp12 miliar pada 2027.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan peningkatan nilai ekonomi tersebut membuktikan bahwa sampah tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan kebersihan.

Jika dipilah dan dikelola dengan benar, sampah rumah tangga dapat menjadi komoditas bernilai sekaligus membuka sumber pendapatan baru.

Menurut Munafri, masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai pemanfaatan sampah sekaligus literasi keuangan agar semakin memahami nilai ekonomi dari material yang selama ini dibuang.

“Saya berharap program ini terus ditumbuhkan untuk memberikan literasi yang baik kepada masyarakat. Bagaimana sampah ini tidak lagi menjadi musuh, tetapi bisa memberikan income tambahan bagi rumah tangga,” ujar Munafri.

Pemkot Bidik Bank Sampah di Seluruh RW

Untuk memperluas manfaat ekonomi tersebut, Pemkot Makassar memperkuat kolaborasi dengan PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (Sulselbarra Maluku) melalui program penukaran sampah menjadi saldo Tabungan Emas.

Kerja sama ini sebelumnya telah dituangkan dalam nota kesepahaman melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar. Program tersebut menjadi salah satu upaya menghubungkan aktivitas pemilahan sampah dengan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

BACA JUGA:  Video Viral Warga Makassar Bawa Nasi Basi ke Rumah RT, Bingung Buang Sampah usai Program Pilah Sampah Berlaku

Kegiatan konsolidasi yang diselenggarakan Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) Wilayah Kanwil VI Makassar itu mengangkat tema “FORSEPSI Naik Kelas: Menguatkan Rantai Nilai Bank Sampah untuk Ekonomi Sirkular yang Mandiri”.

Munafri menegaskan, pengembangan bank sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan dunia usaha, komunitas, dan masyarakat diperlukan agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan.

Makassar sendiri memiliki tantangan besar karena jumlah penduduknya mencapai sekitar 1,47 juta jiwa. Pada tahun sebelumnya, timbulan sampah kota ini tercatat sekitar 1.054 ton per hari, dengan komposisi 54,46 persen sampah organik dan 15,30 persen sampah plastik.

Untuk mengurangi beban tersebut, Pemkot memperluas pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pembentukan bank sampah unit di lingkungan RT/RW, pasar, sekolah, perguruan tinggi, hotel, restoran hingga perkantoran.

Jumlah bank sampah unit aktif meningkat dari 433 unit pada 2025 menjadi 553 unit pada 2026.

Selain itu, Makassar memiliki tiga bank sampah pusat yang berlokasi di Untia, Toddopuli, dan Paccerakkang, serta 17 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Pemkot juga menggandeng offtaker atau mitra penyerap hasil pengolahan untuk memastikan sampah yang telah dikumpulkan memiliki kepastian pasar.

Pengembangan jaringan tersebut selanjutnya diarahkan hingga seluruh RW di Makassar memiliki bank sampah sendiri. Dengan total 1.005 RW, Munafri berharap Pegadaian dan FORSEPSI dapat mengambil peran lebih besar dalam pembinaan serta penguatan jaringan tersebut.

BACA JUGA:  Wali Kota Makassar Larang Takbir Keliling, Warga Diminta Fokus Ibadah dan Jaga Ketertiban

“Di Kota Makassar ini ada 1.005 RW. Saya berharap dari 1.005 RW ini, sekian banyak harus menjadi tanggung jawab teman-teman Pegadaian. Kita bangun bersama-sama,” ajaknya.

Ia juga meminta kolaborasi tersebut tidak berhenti pada penambahan jumlah unit. Peningkatan kapasitas pengelolaan, pemasaran, dan nilai tambah material yang dikumpulkan harus menjadi perhatian agar bank sampah dapat berkembang sebagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pembenahan Sampah Tidak Berhenti di TPA

Di sisi lain, Munafri mengingatkan bahwa peningkatan aktivitas bank sampah harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Ia mengungkapkan, Pemkot Makassar sebelumnya mendapat sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan TPA Tamangapa, Antang, yang masih menerapkan sistem open dumping.

Pemerintah kota kini melakukan pembenahan secara bertahap agar pengelolaan TPA tersebut memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat keluar dari sanksi administratif.

Namun, menurut Munafri, perbaikan tempat pemrosesan akhir bukan berarti persoalan sampah telah tuntas. Sistem pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan dari sumbernya juga harus diperbaiki agar sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu.

“Ketika TPA sudah kita selesaikan, saya berpikir selesai juga persoalan sampah. Ternyata ini baru satu kepingan kecil. Sekarang kita turun lagi membenahi sistem pengangkutan, untuk memastikan sampah yang sampai ke TPA itu hanya residu,” jelasnya.

Edukasi pemilahan juga mulai diperluas ke sekolah-sekolah. Anak-anak didorong mengenali perbedaan sampah organik dan anorganik sekaligus membiasakan diri memilah sampah sejak dini.

Sekolah-sekolah juga mulai disiapkan dengan tiga jenis tempat sampah untuk mendukung penerapan kebiasaan tersebut.

BACA JUGA:  Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah di Makassar Bergulir, Kejari Periksa 15 Saksi

Selain rumah tangga dan institusi pendidikan, Munafri turut menyoroti potensi sampah dari penyelenggaraan kegiatan berskala besar. Konser, festival, dan berbagai acara di Makassar dinilai dapat menghasilkan sampah dalam jumlah besar apabila tidak disertai sistem pengelolaan yang terencana.

Ia mencontohkan, kegiatan dengan 10.000 pengunjung berpotensi menghasilkan ribuan botol plastik bekas air mineral.

Oleh karena itu, Munafri mendorong FORSEPSI membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah pada setiap kegiatan besar. Tim tersebut diharapkan dapat berkolaborasi dengan penyelenggara acara atau event organizer sehingga sampah yang dihasilkan bisa langsung dikelola.

“Kalau bisa FORSEPSI membuat tim. Setiap ada event mereka harus hadir untuk melakukan pemilahan sampah,” tandasnya.

Ekonomi Sirkular dan Peran Bank Sampah

Pengembangan bank sampah di Makassar sejalan dengan konsep ekonomi sirkular, yakni pendekatan yang berupaya mempertahankan nilai suatu material agar dapat digunakan kembali atau didaur ulang, alih-alih langsung dibuang sebagai limbah.

Dalam praktiknya, material seperti plastik, kertas, dan logam yang telah dipilah dapat dikumpulkan untuk kemudian disalurkan ke industri daur ulang. Sementara sampah organik dapat diolah melalui pengomposan sehingga mengurangi material yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.

Kerangka pengelolaan tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Regulasi ini menempatkan bank sampah tidak hanya sebagai fasilitas pengumpulan sampah, tetapi juga sarana edukasi, perubahan perilaku, dan penerapan ekonomi sirkular.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru