SulselPos.com – Tahun 2026 diprediksi akan menjadi fase krusial yang menentukan arah politik nasional maupun daerah, termasuk di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Pengamat politik sekaligus Direktur Profetik Institute, Muhammad Asratillah menilai jika 2025 merupakan masa pemanasan, maka 2026 adalah ujian nyata bagi efektivitas pemerintah dan partai politik.
Secara nasional, terdapat tiga isu utama yang menjadi sorotannya yaitu stabilitas pemerintahan pasca-konsolidasi kekuasaan, tekanan ekonomi masyarakat, serta pencarian bentuk kualitas demokrasi Indonesia.
Meski posisi pemerintah saat ini dinilai kuat secara politik, ekspektasi publik yang masif membuat setiap kebijakan menjadi sangat sensitif terhadap kritik.
Asratillah menekankan bahwa isu ekonomi sehari-hari rakyat akan menjadi faktor paling menentukan pada 2026.
Tekanan fiskal, ketahanan pangan, harga energi, hingga dampak perubahan iklim akan langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Politik tidak lagi dibahas di ruang elite saja, tetapi terasa di pasar, sawah, dan kawasan padat penduduk. Kebijakan ekonomi selalu dibaca sebagai sikap politik,” papar Asratillah.
Selain dinamika ekonomi, isu tata kelola kekuasaan dan hubungan pusat-daerah diprediksi akan kembali menguat, termasuk wacana mengenai penyederhanaan sistem demokrasi di tanah air.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi politik yang bijak dari pemerintah.
Banyak kebijakan dinilai masuk akal secara teknis, tetapi gagal diterima publik karena disampaikan dengan cara yang kaku dan masih berlangsung satu arah.
Untuk regional Sulsel sendiri, peta Kekuatan beralih ke konstelasi lokal, Asratillah menekankan bahwa struktur partai dan jejaring elite akan menjadi penentu di Sulsel.
Partai Golkar diprediksi tetap memiliki peluang besar berkat soliditas internal dan jaringan akarnya yang luas.
Sementara itu, Partai Gerindra berpotensi unggul jika mampu mengonversi kedekatan dengan pemerintah pusat menjadi program nyata yang dirasakan masyarakat daerah.
Di sisi lain, tantangan besar membayangi partai yang dinilai sulit beradaptasi dengan karakter politik lokal, seperti PDI Perjuangan.
Sedangkan partai NasDem dan Demokrat berada di posisi moderat yang tetap relevan namun dituntut segera melakukan regenerasi elite serta pembaruan narasi politik agar basis massa mereka tidak tergerus.
Tahun 2026 mendatang akan menjadi pembuktian sejauh mana kekuatan politik mampu bertahan dan seberapa efektif komunikasi yang dibangun pemerintah terhadap publik di tengah berbagai tantangan global maupun domestik. (amh)
