SulawesiPos.com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan adanya dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang melibatkan sejumlah personel internal kepolisian. Pengakuan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, dugaan pelanggaran ini terjadi sejak 2025 hingga 2026 melalui perintah lisan dan grup pesan singkat tanpa izin penyidik. Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring berinisial AS diduga menjalankan instruksi dari Jenderal LSP melalui SU dan EH menggunakan jalur atensi.
“Ketika itu AS yang menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) diduga memerintahkan penyadapan secara lisan. Sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum,” kata Suyudi di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).
Selain penyadapan tanpa dokumen resmi, AS juga diduga memerintahkan tim TSU untuk menghapus data hasil pantauan pada sistem LIMS dan PLX pada Oktober 2026. Kasus ini telah dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026 dan kini ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber.
Dalam rapat yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengecam keras dugaan penyadapan tersebut karena turut mencantumkan nomor telepon ayah, ibu, dan adiknya. Rano meminta Polri mengusut tuntas motif dan seluruh pihak yang terlibat secara transparan tanpa pandang bulu.
“Papa saya, ibu saya, adik saya, apa maksudnya? Saya bingung. Enggak ada kaitan kok,” tegas Rano merespons paparan Kapolri di ruang sidang Komisi III DPR RI. (*)
