SulawesiPos.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengarahkan sekitar 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Permintaan itu disampaikan Luhut saat bertemu Kepala BGN Sudaryono di Jakarta, Jumat (21/8/2026), sebagai upaya memperluas manfaat program ke daerah dengan tingkat stunting dan kerentanan pangan yang tinggi.
Luhut menilai pembangunan dapur MBG selama ini tidak boleh hanya berorientasi pada lokasi yang mudah dijangkau atau memiliki kemudahan dari sisi bisnis.
Wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi justru harus menjadi prioritas pembangunan SPPG.
Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sejumlah wilayah yang disebut memiliki prevalensi stunting tinggi.
Penentuan lokasi SPPG, menurut Luhut, perlu menggunakan data mengenai kondisi gizi, kerentanan pangan, serta karakteristik geografis setiap daerah.
“Saya juga tekankan pentingnya “refocusing” lokasi SPPG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang mudah diakses,” kata Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan.
DEN Soroti Pengawasan dan Kualitas MBG
Selain persoalan pemerataan, Luhut meminta pelaksanaan MBG diperkuat melalui pengambilan keputusan berbasis data dan pengawasan yang ketat.
Evaluasi juga harus dilakukan ketika ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan program.
“Satu hal yang ingin saya garisbawahi, setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan,” tulisnya.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga mengapresiasi langkah Kepala BGN Sudaryono yang menutup 1.300 SPPG yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Menurutnya, tindakan tersebut penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar sejak tahap awal.
Luhut menyebut DEN siap membantu pembenahan tata kelola MBG melalui rekomendasi kebijakan serta penguatan digitalisasi di lingkungan BGN.
Sistem yang terintegrasi diharapkan dapat memudahkan pemantauan rantai pasok, kualitas makanan, dan kinerja SPPG secara transparan.
Bagi Luhut, penguatan pengawasan dan pemerataan lokasi SPPG menjadi bagian penting untuk memastikan MBG tidak hanya memperluas jumlah penerima manfaat, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan gizi masyarakat di daerah yang paling membutuhkan.
“Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, kita tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipergunakan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa,” tandasnya.
