SulawesiPos.com — Pemerintah Irak mengecam keras serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi terhadap markas Popular Mobilisation Forces (PMF/Hashd al-Shaabi) di tujuh provinsi pada Rabu (29/7/2026).
Serangan itu menewaskan sedikitnya 20 anggota PMF dan melukai 32 lainnya.
Baghdad menyebut operasi tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Irak dan hukum internasional, sekaligus memperburuk ketegangan di tengah konflik Amerika Serikat–Iran. Demikian dilaporkan Al Jazeera, 29 Juli 2026.
Kecaman tersebut diputuskan dalam rapat darurat Dewan Keamanan Nasional Irak yang dipimpin langsung Perdana Menteri Ali al-Zaidi, yang menegaskan bahwa wilayah Irak tidak boleh dijadikan arena perang oleh kekuatan asing.
Pemerintah Irak menyatakan serangan terhadap pangkalan PMF di Baghdad, Basra, Kirkuk, Nineveh, Diyala, Karbala, dan Wasit merupakan agresi yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta mengancam stabilitas keamanan nasional.
Sebagai bentuk protes diplomatik, Perdana Menteri Ali al-Zaidi membatalkan kunjungan resmi pertamanya ke Arab Saudi yang sedianya berlangsung sehari setelah serangan tersebut.
Baghdad juga meminta Amerika Serikat dan Arab Saudi menunjukkan bukti bahwa wilayah Irak benar-benar digunakan untuk melancarkan serangan drone terhadap fasilitas energi Saudi sebagaimana yang mereka tuduhkan.
Juru bicara Panglima Angkatan Bersenjata Irak menegaskan hingga kini tidak ada bukti yang diserahkan kepada pemerintah Irak untuk mendukung tuduhan tersebut.
Riyadh dan Washington Bertahan pada Klaimnya
Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan operasi militer bersama itu menargetkan kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran karena dianggap bertanggung jawab atas serangan terhadap personel militer Amerika dan infrastruktur energi Arab Saudi.
Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyebut operasi tersebut merupakan respons terhadap serangan drone yang diluncurkan dari wilayah Irak menuju fasilitas minyak di Provinsi Timur dan kawasan Riyadh.
Menurut Riyadh, sistem pertahanan udara Saudi berhasil mencegat dan menghancurkan sejumlah drone sebelum mencapai sasaran.
Namun, koalisi Perlawanan Islam di Irak, yang beranggotakan kelompok-kelompok bersenjata pro-Iran, membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut pernyataan Arab Saudi sebagai rekayasa yang tidak berdasar.
Kelompok itu bahkan memperingatkan bahwa setiap tindakan militer Saudi akan dibalas dengan respons yang jauh lebih keras.
Media Irak dan Iran melaporkan bahwa selain menewaskan sedikitnya 20 anggota PMF, serangan udara tersebut juga menyebabkan sedikitnya empat hingga lima penasihat Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) gugur.
Gelombang Kecaman dan Ancaman Balasan
Prosesi pemakaman para anggota PMF yang tewas berlangsung di Mosul, Najaf, dan sejumlah kota lainnya dengan ribuan pelayat menyerukan pembalasan terhadap Amerika Serikat dan Arab Saudi.
Di Baghdad, para pendukung PMF menggelar aksi unjuk rasa dan mendesak pemerintah mengusir Duta Besar Arab Saudi dari Irak.
Kelompok Kataib Hezbollah, salah satu faksi utama dalam PMF, memberikan tenggat waktu hingga 6 Agustus 2026 kepada pemerintah Irak untuk membuktikan kemampuannya melindungi kedaulatan negara.
Kelompok tersebut menegaskan bahwa pembalasan terhadap serangan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari apabila tidak ada langkah nyata dari pemerintah.
Kementerian Luar Negeri Iran turut mengecam operasi militer tersebut sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Irak dan menyebutnya sebagai tindakan agresif yang bertentangan dengan hukum internasional.
Gerakan Ansarullah Yaman (Houthi) juga mengutuk keras serangan tersebut dengan menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat dan Arab Saudi merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak serta hak rakyat Irak untuk menentukan masa depan negaranya sendiri.
Muqtada al-Sadr Serukan Irak Tidak Terseret Perang Regional
Di tengah meningkatnya ancaman pembalasan, ulama dan tokoh politik berpengaruh Muqtada al-Sadr menyerukan agar Irak tidak dijadikan medan perang bagi kekuatan-kekuatan regional maupun internasional.
Melalui pernyataan resminya, Al-Sadr meminta Korps Garda Revolusi Islam Iran dan seluruh kelompok bersenjata Irak menahan diri agar tidak menyeret negaranya ke dalam konflik yang lebih luas.
Ia juga mengimbau pemerintah Irak memperkuat keamanan nasional, melindungi warga sipil, menjaga tempat-tempat suci, serta mencegah kelompok ekstremis memanfaatkan situasi yang memanas untuk menciptakan instabilitas baru.
Secara historis, PMF dibentuk pada 2014 untuk membantu memerangi kelompok ISIS sebelum kemudian dilegalkan sebagai bagian dari aparat keamanan resmi Irak, meskipun sejumlah faksi di dalamnya tetap memiliki hubungan politik dan militer yang erat dengan Iran sehingga keberadaannya terus menjadi salah satu isu paling sensitif dalam hubungan Baghdad, Washington, dan negara-negara kawasan.
Meningkatnya konfrontasi antara Amerika Serikat dengan Iran, dan kelompok-kelompok sekutunya memperlihatkan bahwa Irak kembali berada di titik paling rawan dalam peta geopolitik Asia Barat, sehingga keberhasilan diplomasi regional akan sangat menentukan apakah negara tersebut mampu menghindari perang yang lebih luas atau justru kembali menjadi pusat konflik berkepanjangan. *(Ali)*
