SulawesiPos.com – Pengendara yang nekat melakukan balap liar di wilayah Sulawesi Selatan terancam denda maksimal Rp3 juta.
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulsel menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aktivitas tersebut selama Operasi Zebra Pallawa 2026.
Balap liar menjadi salah satu sasaran utama kepolisian karena berisiko memicu kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
Penindakan juga diarahkan kepada pelanggaran berisiko tinggi, seperti melawan arus dan berboncengan tiga orang.
Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel, Kombes Pol Pria Budi, mengatakan ancaman denda maksimal Rp3 juta dapat dikenakan kepada pelaku balap liar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Balap liar, ini juga tidak ada maaf. Kepada pelanggar apabila kedapatan melakukan balap liar, Rp3.000.000 ancaman maksimalnya,” tegas Pria Budi.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah membuka latihan Pra Operasi Zebra Pallawa 2026 di Aula Biru Ditlantas Polda Sulsel, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Jumat (13/11/2026).
Meski demikian, keputusan mengenai besaran denda tetap berada di tangan hakim melalui proses persidangan. Polisi bertugas melakukan penindakan terhadap pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Nanti silakan para hakim yang mempunyai otoritas untuk memutuskan apakah didenda Rp3.000.000 atau kurang. Tapi kami sebagai petugas sudah memberikan warning bahwa balap liar ini berpotensi sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.
Melawan Arus dan Bonceng Tiga Ikut Dibidik
Selain balap liar, Ditlantas Polda Sulsel juga memberi perhatian terhadap pengendara yang melawan arus dan membawa penumpang lebih dari ketentuan, termasuk berboncengan tiga orang.
Menurut Pria Budi, pelanggaran semacam itu berpotensi menimbulkan kecelakaan dengan dampak fatal. Oleh karena itu, petugas diminta melakukan penindakan secara tegas dan terukur.
“Salah satunya adalah melanggar arus lalu lintas. Ini nggak ada maaf ini, saya sampaikan di sini tidak ada maaf,” ujarnya.
Namun, khusus persoalan melawan arus di Makassar, ia mengingatkan bahwa penanganannya juga perlu mempertimbangkan kondisi infrastruktur jalan dan pola pergerakan masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah ruas jalan frontage yang membuat pengendara harus memutar cukup jauh. Kondisi tersebut terkadang mendorong masyarakat mengambil jalan pintas dengan melawan arus, misalnya ketika mengantar anak ke sekolah.
Oleh karena itu, ia meminta Satlantas Polrestabes Makassar berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengkaji rekayasa lalu lintas.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan ialah kanalisasi atau pengaturan arus kendaraan pada jam-jam sibuk.
Pria Budi menyebut, kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresi untuk mengatur lalu lintas sesuai kondisi di lapangan.
Pengaturan tersebut bisa dilakukan dengan pengawalan petugas dan dikembalikan seperti semula setelah kepadatan berkurang.
“Coba lakukan treatment-treatment biarpun bukan 100 persen untuk menyelesaikannya tapi ada upaya-upaya instansi terkait termasuk kepolisian dalam mengurai tersebut,” tandasnya.
Operasi Zebra Pallawa 2026 berlangsung selama 14 hari. Melalui penindakan, rekayasa lalu lintas, dan edukasi kepada masyarakat, Ditlantas Polda Sulsel berharap berbagai pelanggaran dapat ditekan serta kesadaran berkendara semakin meningkat.
