SulawesiPos.com – Penurunan foto resmi Gibran Rakabuming Raka meluas di sejumlah gedung DPRD setelah surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 11 November 2026 dan pimpinan MPR pada 12 November 2026. Di sisi lain, Pemprov Sulsel, Jawa Tengah, NTB, dan Riau menahan diri karena belum menerima instruksi resmi pemerintah pusat hingga Jumat (13/11/2026).
Perbedaan sikap itu memperlihatkan dua jalur respons daerah. Sejumlah lembaga legislatif dan kelompok masyarakat menjadikan pencopotan foto sebagai simbol sikap politik, sedangkan pemerintah provinsi menunggu kepastian administratif mengenai status jabatan dan tata cara penggantian foto resmi di kantor pemerintahan.
Foto Diturunkan di Sejumlah DPRD
Di DPRD Riau, foto Gibran diturunkan dari sejumlah ruangan pada Kamis (12/11/2026), antara lain Ruang Medium, ruang Komisi I, III, IV, dan V, serta ruang sekretariat dewan. Penurunan di ruang Komisi II tertunda karena ruangan tersebut terkunci.
Di Jawa Barat, Aliansi Masyarakat Sipil menurunkan foto Gibran dari ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat setelah menyampaikan aspirasi terkait dinamika politik nasional. Foto itu kemudian diserahkan kepada pihak DPRD.
Massa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima juga mencopot foto Gibran dari gedung DPRD Kota Bima. Bingkai foto tersebut sempat diarak dalam posisi terbalik di halaman gedung dewan sebelum dibawa massa.
Respons serupa muncul dari DPRD Sumatera Barat dan DPRD Kabupaten Kuningan. Anggota DPRD Sumbar Nofrizon menurunkan foto dari ruang kerjanya, sedangkan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy mencopot foto Wakil Presiden dari ruang kerja pada hari yang sama.
Rangkaian tindakan tersebut berlangsung setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR. Namun, pencopotan foto oleh DPRD atau kelompok masyarakat tidak dengan sendirinya menjadi keputusan konstitusional mengenai berakhirnya jabatan Wakil Presiden.
Pemprov Jateng Masih Memasang Foto
Berbeda dari sejumlah DPRD, Pemprov Jawa Tengah masih memasang foto Gibran berdampingan dengan foto Presiden Prabowo Subianto di beberapa ruangan kantor pemerintahan, termasuk ruang rapat Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Jateng.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar mengatakan pemerintah provinsi belum menerima arahan untuk menurunkan foto tersebut.
“Kami ikuti aturan yang ada di pemerintah pusat. Kami Pemerintah provinsi tidak mempunyai arahan apapun,” ujar Iwanuddin, dikutip Kompas.com, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, “Sepanjang itu nanti ada perintah dari pusat kita lakukan.”
Pemprov Jateng juga belum menentukan mekanisme pengadaan foto Wakil Presiden pengganti karena proses pengisian jabatan belum selesai secara formal.
Sulsel, Riau, dan NTB Menunggu Petunjuk
Di Sulawesi Selatan, laporan beberapa media menyebut pemerintah provinsi masih menunggu perintah untuk menurunkan foto Gibran dari kantor pemerintahan. Hingga pembaruan terakhir yang diperiksa, belum ditemukan laporan pencopotan foto Gibran di lingkungan Pemprov Sulsel maupun DPRD Sulsel.
Sikap Pemprov Sulsel menjadi konteks lokal penting karena Makassar merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas politik Sulawesi Selatan. Penempatan foto presiden dan wakil presiden di kantor pemerintahan daerah berkaitan dengan tata naskah, protokol, serta instruksi administratif, bukan hanya keputusan internal masing-masing ruangan.
Pemprov Riau juga menyatakan belum menerima perintah penurunan foto di lingkungan eksekutif, meskipun sejumlah foto telah diturunkan dari gedung DPRD Riau. Sementara itu, Pemprov Nusa Tenggara Barat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan prosedur teknis yang harus ditempuh.
Perbedaan respons tersebut terjadi ketika MPR baru menerima surat pengunduran diri Gibran dan proses pengisian jabatan Wakil Presiden masih menunggu tahapan kelembagaan. Pemerintah daerah masih menanti keputusan serta arahan resmi yang menjadi dasar perubahan foto di kantor-kantor pemerintahan.
Status Surat Pengunduran Diri
Surat yang diserahkan Gibran kepada Presiden dan MPR menjadi dasar dimulainya proses politik baru, tetapi belum dapat disamakan dengan penggantian Wakil Presiden yang telah selesai. MPR perlu memproses status pengunduran diri dan menjalankan ketentuan konstitusional mengenai pengisian jabatan yang kosong.
Karena itu, foto Gibran yang masih terpasang di kantor pemerintah daerah tidak otomatis menunjukkan penolakan terhadap pengunduran diri. Dalam keterangan Pemprov Jateng dan laporan mengenai Sulsel, pemerintah daerah memilih menunggu dasar administratif dari pemerintah pusat sebelum melakukan perubahan.
