SulawesiPos.com – Aksi Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) terkait antrean BBM dan sulitnya memperoleh LPG 3 kilogram di Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026), memanas setelah massa sekitar satu jam berorasi tanpa ditemui perwakilan perusahaan.
Dua mahasiswa masuk melewati pagar dan terlibat ketegangan dengan petugas keamanan.
Unjuk rasa semula berjalan kondusif di bawah pengawalan polisi dan TNI.
Massa bergantian berorasi di depan pintu masuk serta membentangkan spanduk bertuliskan “Sulsel Krisis Energi, Semua Karena Bahlil”.
Polisi melarang massa membakar ban.
Setelah sekitar satu jam, sejumlah peserta aksi mulai memanjat pagar karena belum ada pejabat atau perwakilan Pertamina yang menemui mereka.
“Kedatangan kami di sini sebagai bentuk keresahan masyarakat, kami sampaikan jika kalian takut keluar temui kami, saya yang masuk, Pak,” teriak salah seorang mahasiswa dari atas pagar.
Dua mahasiswa kemudian masuk ke halaman kantor.
Berdasarkan laporan wartawan di lokasi, petugas keamanan menangkap keduanya dan diduga mencekik mereka ketika berusaha mengeluarkan mahasiswa dari area tersebut.
Massa lain mencoba bergerak masuk setelah melihat kejadian itu, tetapi tertahan oleh aparat kepolisian.
Belum ditemukan keterangan resmi polisi mengenai dugaan tindakan kekerasan maupun laporan korban akibat insiden tersebut.
GAM Tolak Alasan Panic Buying
Panglima Besar GAM Fajar Wasis mengatakan aksi itu digelar untuk meminta penjelasan mengenai kesulitan masyarakat mendapatkan BBM dan LPG 3 kilogram di Sulawesi Selatan.
“Kami melihat bahwa persoalan distribusi BBM, baik itu pertalite, pertamax, dan gas 3 Kg, itu merupakan tanggung jawab dari Pertamina untuk menyediakan secara cukup. Namun, hari ini masyarakat masih sulit mendapatkannya,” kata Fajar.
GAM menolak penjelasan Pertamina yang mengaitkan antrean panjang di sejumlah SPBU dengan kepanikan masyarakat atau panic buying.
Menurut Fajar, perusahaan harus terlebih dahulu memastikan penyaluran berjalan optimal.
“Persoalan kelangkaan BBM dan gas LPG 3 kilo itu kemudian tidak mampu dibenarkan dengan alasan bahwa masyarakat yang kemudian salah karena dia yang panik sehingga melakukan pembelian secara tidak wajar,” ujarnya.
Jenderal Lapangan GAM Muhammad Irsyad alias Respek mengatakan kesulitan memperoleh BBM telah mengganggu mobilitas masyarakat dan berpotensi memengaruhi harga barang serta jasa.
Kelangkaan LPG 3 kilogram juga disebut berdampak langsung pada rumah tangga dan pelaku usaha mikro.
“Masyarakat di Sulawesi Selatan sempat dihadapkan pada kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan Elpiji 3 kilogram yang berdampak pada aktivitas sehari-hari,” kata Irsyad.
GAM mendesak Pertamina Regional Sulawesi mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta mendesak pergantian pimpinan Pertamina Regional Sulawesi apabila masalah tidak segera diselesaikan.
“Tapi kami meminta dulu langkah konkretnya. Dan ketika PT Pertamina tidak mampu memberikan solusi dalam waktu dekat ini, maka kami meminta juga untuk segera pencopotan GM PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi,” ujar Fajar.
Pertamina Pertanyakan Izin Aksi, Pastikan Stok Aman
Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lilik Hardiyanto menanggapi ketegangan dalam demonstrasi dengan mempertanyakan perizinan aksi.
Ia menyatakan penyampaian aspirasi diperbolehkan sepanjang mengikuti ketentuan.
“Demonya ada izinnya, gaK? Penyampaian aspirasi diperkenankan tapi juga harus sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Lilik.
Pertamina sebelumnya membantah terjadi kelangkaan stok BBM. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar mengatakan pasokan dalam kondisi aman dan antrean dipengaruhi lonjakan pembelian.
“Dari pemantauan di lapangan kami melihat adanya kepanikan dimasyarakat sehingga berbondong-bondong ke SPBU, takut tidak kebagian BBM,” kata Deny.
“Stok BBM kami pastikan aman dan distribusi terus berjalan. Kami juga melakukan penguatan pelayanan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir maupun melakukan panic buying,” lanjutnya.
Pemprov Sulsel telah membentuk satuan tugas yang melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Hiswana Migas, dan Pertamina untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi serta LPG 3 kilogram.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan satgas akan memeriksa pengisian berulang, dugaan modifikasi tangki kendaraan, dan kemungkinan penggunaan LPG bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak.
“Satgas inilah yang menentukan apakah ada penyimpangan di lapangan atau bagaimana yang mesti harus ditertibkan,” kata Andi Sudirman.
