SulawesiPos.com – Diskusi bedah buku “Money Politics dan Demokrasi Elektoral” karya Mustamin Raga di ruang redaksi SulawesiPos.com menghadirkan sejumlah perspektif kritis terkait praktik money politics (politik uang) di Indonesia, Sabtu (18/4/2026).
Salah satu pembahas Dekan Fisip Unhas, Prof. Dr. Phill. Sukri, S.IP., M.Si., menilai bahwa politik berkaitan erat dengan kondisi sosial dan budaya politik masyarakat.
Menurutnya, berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan, mulai dari perbaikan aturan hingga pengawasan yang semakin ketat. Namun, praktik tersebut tetap berulang.
“Yang pasti akan terus berulang adalah money politics. Bukan berarti tidak ada upaya mencegah, tapi karena ‘tanahnya’ memang masih cocok,” ujarnya dalam forum diskusi.
Ia menjelaskan, istilah “tanah yang cocok” merujuk pada karakter budaya politik masyarakat.
Mengacu pada pemikiran Gabriel Almond dan Sidney Verba, terdapat tiga tipe budaya politik, yakni parokial, subjek, dan partisipan.
Pada masyarakat dengan budaya politik parokial, tingkat pemahaman terhadap politik masih rendah.
Sementara pada tipe subjek, masyarakat mulai memahami politik, namun sebatas pada prosedur, belum sampai pada tahap kritis dan evaluatif.
Berbeda dengan budaya politik partisipan, di mana masyarakat memiliki kesadaran tinggi, pemahaman luas, serta kemampuan mengevaluasi proses politik.
Dalam kondisi ini, praktik money politics dinilai sulit berkembang.
Prof. Sukri juga menyoroti dilema yang kerap dihadapi masyarakat, antara kebutuhan jangka pendek dan nilai idealisme dalam demokrasi.
“Makan nasi atau idealisme? Bayangan semu ke depan atau yang hari ini?” sebutnya, pertanyaan yang sering disebut dalam budaya politik.
Ketika pemahaman belum kuat, maka pilihan jangka pendek seringkali lebih dominan.
Dalam pandangannya, persoalan demokrasi ini bahkan telah lama diingatkan oleh filsuf klasik.
Ia menyinggung pemikiran Plato yang sejak ribuan tahun lalu telah mengkritisi praktik demokrasi.
“Kalau saja Plato bisa melihat kondisi sekarang, mungkin dia akan menertawakan kita,” lanjutnya.
Sekitar 2.450 tahun lalu Plato sudah mengingatkan, kalau ingin berdemokrasi jangan salah memilih.
“Karena dia sudah bilang, it will end with chaos. Demokrasi itu chaos. Beda tipis dengan tirani, hanya tinggal bagaimana dia dijalankan saja,” tegas Prof Sukri.
Pandangan yang mengemuka dalam diskusi ini menegaskan bahwa pemberantasan money politics tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum.
Diperlukan upaya jangka panjang melalui peningkatan literasi politik, pendidikan demokrasi, serta penguatan budaya kritis di tengah masyarakat.
