SulawesiPos.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO mendorong perbaikan iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan mitigasi pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam pembukaan Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional APINDO di Hotel Claro, Makassar, Selasa, 4 Agustus 2026, di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan biaya usaha di dalam negeri.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APINDO Shinta W Kamdani mengatakan dunia usaha saat ini menghadapi situasi yang tidak pasti, mulai dari gejolak global hingga persoalan biaya tinggi, ketergantungan bahan baku impor, dan persoalan rantai pasok dari hulu ke hilir.
Menurut dia, pembahasan investasi dan perdagangan yang dijalankan APINDO selalu diarahkan pada upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif agar lapangan kerja bisa terus tumbuh dan PHK dapat dicegah dari hulunya.
“Kita tidak bisa menunggu peluang, kita harus menjemputnya,” kata Shinta saat menegaskan pentingnya daerah aktif menawarkan potensi investasi kepada calon investor.
Ia menambahkan hampir 60 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal sehingga tantangan utama dunia usaha dan pemerintah adalah membuka lebih banyak kesempatan kerja yang berkelanjutan.
Shinta menyebut APINDO juga meluncurkan unit investasi untuk memperluas peluang daerah bertemu investor, sekaligus mengawal agenda perbaikan secara terukur sampai tuntas.
Ia mengatakan Sulawesi Selatan dipilih menjadi tuan rumah karena daerah ini sejak lama dikenal sebagai wilayah dengan tradisi pelaut ulung dan semangat kolektif yang kuat dalam menghadapi tantangan.
Sulsel Tawarkan Infrastruktur dan Keterbukaan Investasi
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan daerahnya terbuka untuk semua investasi selama memberi manfaat dan nilai berbagi bagi daerah.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sulsel tetap mendorong pembangunan di tengah efisiensi anggaran dengan menempatkan infrastruktur sebagai salah satu postur belanja terbesar.
Menurut Andi Sudirman, nilai anggaran infrastruktur Sulsel tahun ini mencapai sekitar Rp3,7 triliun, dengan target pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer serta pembangunan rumah sakit di wilayah perbatasan.
Ia menegaskan arah pembangunan itu ditujukan untuk masyarakat luas, dari kawasan perkotaan hingga perdesaan, sekaligus memperkuat posisi Sulsel sebagai hub Indonesia timur.
Pemerintah Soroti Pangan, Energi, dan Kepastian Hukum
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam pidatonya menekankan bahwa swasembada pangan menyangkut kehormatan dan kedaulatan negara.
Ia memaparkan nilai tukar petani yang disebut naik dari 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025 dan 127 pada 2026, sembari menyebut pemerintah terus merapikan deregulasi pupuk dan memperkuat ekosistem koperasi desa atau kelurahan Merah Putih.
Selain sektor pertanian, Zulkifli juga menyoroti penanganan nelayan miskin, pembangunan kampung nelayan, pabrik es, cold storage, serta upaya menjadikan koperasi desa sebagai offtaker bagi produksi petani, nelayan, peternak, dan UMK.
Ia juga mengingatkan persoalan sampah tidak bisa terus dibiarkan jika Indonesia ingin menjadi negara maju.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tekanan perang dan dampak lanjutan krisis global sebelumnya.
Ia menyebut inflasi Juli turun ke 2,88 persen dan optimisme manufaktur berada di level 50,2, sementara harga energi, listrik, dan pangan nasional dinilai relatif aman meski tekanan kenaikan biaya kemasan ikut memengaruhi inflasi.
Airlangga juga menekankan pentingnya mendorong mesin ekonomi konvensional seperti industri padat karya melalui kredit modal kerja, bersamaan dengan pembangunan ekonomi baru seperti ekosistem semikonduktor dan ekonomi digital.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan stabilitas politik, kepastian hukum, dan regulasi yang sehat menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan memperluas pembukaan usaha.
Ia mengatakan semua pihak perlu bersama-sama menjaga iklim usaha, termasuk dengan memitigasi PHK, memperkuat komunikasi dengan serikat pekerja, dan mendorong lahirnya regulasi ketenagakerjaan yang bisa diterima semua pihak.
“Pengusaha kuat, Indonesia maju,” ujar Dasco.
Dalam Rakerkonas APINDO di Makassar juga dihadiri sejumlah tokoh lainnya, seperti Menteri Hukum Supratman Andi Atgas, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Menteri Desa Yandri Susanto, Wamen Kelautan Perikanan Didit Herdiawan, dan Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Sofjan Wanandi.
