Pemprov Sulsel bersama Pemkot Makassar menertibkan 60 lapak PKL secara persuasif di kawasan Jalan Tinumbu dan Jalan Buru. Penataan dilakukan humanis dan mendapat dukungan pedagang serta warga.
Pemerintah Kecamatan Tallo menertibkan 27 lapak PKL yang berdiri di trotoar dan drainase Jalan Sunu. Penertiban dilakukan secara humanis untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum.
Penertiban PKL yang berdiri di atas trotoar dan badan jalan oleh Pemkot Makassar menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat. Wali Kota Makasar, Appi menegaskan langkah ini agar kota tertata dengan bersih.
PKL di Makassar mengecat lapak menjadi kuning agar dianggap legal berjualan. Pemkot Makassar menegaskan pengecatan tidak mengubah status pelanggaran dan penertiban tetap dilakukan.
Penertiban PKL di Makassar memicu keluhan pedagang karena kehilangan lapak yang telah berdiri puluhan tahun. Pemkot Makassar mengklaim telah menyiapkan relokasi di setiap kecamatan sebagai solusi penataan kota.
Lapak PKL di Pasar Tello Makassar ditertibkan, sementara sejumlah wilayah telah menetapkan relokasi bagi pedagang terdampak sebagai solusi penataan kota.
Camat Rappocini Muhammad Aminuddin membantah isu jual beli lapak PKL di kawasan Permatasari, Jalan Sultan Alauddin, serta menegaskan penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sesuai Perda Ketertiban Umum.
Puluhan PKL di Tamalanrea, Makassar, ditertibkan karena berjualan di trotoar dan bahu jalan. Penertiban dilakukan usai teguran berulang demi ketertiban umum.
Sebanyak 19 lapak PKL di Jalan Sultan Alauddin Makassar dibongkar secara mandiri dalam penataan ruang publik. Pemkot menegaskan penertiban bukan untuk mematikan usaha pedagang.
