Antrean BBM di Bone Disikapi Serius, Satgas Dibentuk dan Pasokan Tambahan Disetujui Pertamina

SulawesiPos.com – Pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat merespons persoalan antrean panjang dan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih di Kabupaten Bone, Senin (24/8/2026) di Baruga La Teya Riduni kompleks rumah jabatan Bupati Bone.

Rakor dipimpin langsung Wakil Bupati Bone, H Andi Akmal Pasluddin didampingi asisten II Setdakab Bone, Andi Amran. Hadir Bupati Bone, H Andi Asman Sulaiman yang tersambung secara virtual.

Turut hadir dari Pertamina Patra Niaga, manajer SPBU, pimpinan OPD dan aktivis mahasiswa.

Rakor tersebut menjadi langkah awal pemerintah bersama aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan distribusi Solar dan Pertalite bersubsidi, sekaligus memastikan BBM benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Aktivis nasyarakat, Nurwan Tifta mengatakan, antrian panjang kendaraan di SPBU, disebabkan adanya oknum yang bermain.

Ia menegaskan, jika tidak ditertibkan para pelangsir BBM, maka antrian panjang kendaraan akan terus terjadi.

BACA JUGA:  Diduga Jatah Solar Subsidi Dimainkan, Pengisian Gunakan Jeriken dalam Jumlah Besar Ditemukan di SPBU Belli

“Tertibkan itu jeriken-jeriken. Kemudian awasi ketat itu SPBU, karena banyak pelangsir itu menggunakan mobil atau motor yang tangkinya sudah dimodifikasi dan berkali kali ikut antri dalam sehari,” tukasnya.

Camat Bengo, Andi Azhary Pratama, menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Satgas. Ia bahkan mengaku ikut merasakan langsung persoalan antrean BBM.

“Saya korban, Pak. Saya mendukung Satgas ini terbentuk dan siap menjadi bagian dari Satgas, bahkan 24 jam,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, di lapangan ditemukan adanya kendaraan yang ikut mengantre BBM dan diduga menggunakan tangki yang telah dimodifikasi.

Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi memperpanjang antrean dan mengganggu kesempatan masyarakat mendapatkan BBM sesuai kebutuhan.

Selain pengawasan kendaraan, pembatasan penggunaan jeriken juga menjadi salah satu poin yang perlu diperketat untuk mencegah pembelian BBM secara berlebihan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone, Anwar menyampaikan untuk mengatasi antrian, harus di kirim hari ini tambahan mobil tangki untuk SPBU.

BACA JUGA:  Bone Kandidat Groundbreaking Nasional, Gudang dan Penggilingan Padi Modern Segera Dibangun

Wabup: Pertamina Setujui Drop Tambahan

Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, menegaskan Pemkab Bone terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengatasi antrean BBM.

“Kita meminta adanya drop tambahan mobil tangki dan tambahan pasokan untuk Bone. Alhamdulillah, permintaan tersebut mendapat persetujuan dari Pertamina. Ini kita lakukan untuk mengatasi antrean dan memastikan kebutuhan BBM masyarakat bisa segera terpenuhi,” ujar Wabup.

Menurutnya, tambahan pasokan menjadi langkah cepat untuk meredakan kondisi di lapangan, sementara pembentukan Satgas akan menjadi langkah jangka panjang dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib, transparan dan tepat sasaran.

SulawesiPos.com – Pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat merespons persoalan antrean panjang dan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih di Kabupaten Bone, Senin (24/8/2026) di Baruga La Teya Riduni kompleks rumah jabatan Bupati Bone.

Rakor dipimpin langsung Wakil Bupati Bone, H Andi Akmal Pasluddin didampingi asisten II Setdakab Bone, Andi Amran. Hadir Bupati Bone, H Andi Asman Sulaiman yang tersambung secara virtual.

Turut hadir dari Pertamina Patra Niaga, manajer SPBU, pimpinan OPD dan aktivis mahasiswa.

Rakor tersebut menjadi langkah awal pemerintah bersama aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan distribusi Solar dan Pertalite bersubsidi, sekaligus memastikan BBM benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Aktivis nasyarakat, Nurwan Tifta mengatakan, antrian panjang kendaraan di SPBU, disebabkan adanya oknum yang bermain.

Ia menegaskan, jika tidak ditertibkan para pelangsir BBM, maka antrian panjang kendaraan akan terus terjadi.

BACA JUGA:  Tiga OPD Raih Penghargaan Ombudsman, Kabupaten Bone Berstatus "Kualitas Tinggi" dalam Pelayanan Publik

“Tertibkan itu jeriken-jeriken. Kemudian awasi ketat itu SPBU, karena banyak pelangsir itu menggunakan mobil atau motor yang tangkinya sudah dimodifikasi dan berkali kali ikut antri dalam sehari,” tukasnya.

Camat Bengo, Andi Azhary Pratama, menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Satgas. Ia bahkan mengaku ikut merasakan langsung persoalan antrean BBM.

“Saya korban, Pak. Saya mendukung Satgas ini terbentuk dan siap menjadi bagian dari Satgas, bahkan 24 jam,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, di lapangan ditemukan adanya kendaraan yang ikut mengantre BBM dan diduga menggunakan tangki yang telah dimodifikasi.

Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi memperpanjang antrean dan mengganggu kesempatan masyarakat mendapatkan BBM sesuai kebutuhan.

Selain pengawasan kendaraan, pembatasan penggunaan jeriken juga menjadi salah satu poin yang perlu diperketat untuk mencegah pembelian BBM secara berlebihan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone, Anwar menyampaikan untuk mengatasi antrian, harus di kirim hari ini tambahan mobil tangki untuk SPBU.

BACA JUGA:  Bone Kandidat Groundbreaking Nasional, Gudang dan Penggilingan Padi Modern Segera Dibangun

Wabup: Pertamina Setujui Drop Tambahan

Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, menegaskan Pemkab Bone terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengatasi antrean BBM.

“Kita meminta adanya drop tambahan mobil tangki dan tambahan pasokan untuk Bone. Alhamdulillah, permintaan tersebut mendapat persetujuan dari Pertamina. Ini kita lakukan untuk mengatasi antrean dan memastikan kebutuhan BBM masyarakat bisa segera terpenuhi,” ujar Wabup.

Menurutnya, tambahan pasokan menjadi langkah cepat untuk meredakan kondisi di lapangan, sementara pembentukan Satgas akan menjadi langkah jangka panjang dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib, transparan dan tepat sasaran.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru