Kabupaten Bone kembali meraih Opini WTP dari BPK RI atas LKPD 2025. Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2015, menegaskan komitmen tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Bone menggelar sosialisasi penjaringan calon peserta didik Sekolah Rakyat 2026/2027. Program pendidikan gratis ini menyasar masyarakat miskin ekstrem dan keluarga kurang mampu.
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin berdialog langsung dengan pedagang Pasar Palakka membahas persoalan sertifikat HGB, pelunasan kios, hingga keberadaan pasar bayangan yang memengaruhi aktivitas perdagangan.
Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan dukungannya terhadap program subsidi penerbangan dalam rapat koordinasi di Makassar guna memperkuat konektivitas transportasi udara dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.
Pemkab Bone membentuk Satgas untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Iduladha 1447 Hijriah dengan melakukan pengawasan pasar, menjaga stok aman, dan menekan lonjakan harga.
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel bersama Pemerintah Kabupaten Bone menandatangani kerja sama rehabilitasi narkotika berkelanjutan dengan Puskesmas Watampone dan Sibulue untuk memperkuat layanan pemulihan korban penyalahgunaan narkoba.
Pemkab Bone bergerak cepat membantu warga terdampak banjir dengan menyalurkan 1.100 dos makanan siap saji di wilayah Panyula dan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur.
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin melakukan audiensi ke Kementerian Perdagangan RI untuk memperkuat koordinasi revitalisasi pasar rakyat dan pengawasan sektor perdagangan di Kabupaten Bone.
Pemkab Bone resmi meluncurkan program bantuan pangan 2026 dengan menyalurkan beras dan minyak goreng kepada lebih dari 70 ribu penerima guna menjaga ketahanan pangan dan meringankan beban masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bone mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mengatur mobilitas pegawai sekaligus menekan beban anggaran operasional daerah
