SulawesiPos.com – Pemerintah Kabupaten Bone terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik. Hal itu ditandai dengan peluncuran Aplikasi Sipakatau yang diresmikan Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., di Gedung PKK Kabupaten Bone, Senin (29/6/2026).
Aplikasi Sipakatau dihadirkan sebagai instrumen utama dalam membangun sistem data kesejahteraan sosial yang akurat, terintegrasi, dan menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, khususnya dalam upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bone.
Peluncuran aplikasi tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi yang diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta 372 enumerator desa dan kelurahan yang akan bertugas melakukan pemutakhiran data masyarakat di seluruh wilayah Bone.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, H. Jemmi, S.Sos., M.Si., mengatakan Aplikasi Sipakatau menjadi inovasi pelayanan sosial yang mengintegrasikan data kependudukan, bantuan sosial, dan jaminan kesehatan masyarakat dalam satu sistem yang mudah diakses dan diperbarui.
“Aplikasi Sipakatau hadir sebagai bentuk modernisasi pelayanan kesejahteraan sosial. Data yang akurat menjadi dasar agar seluruh program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak menerima manfaat,” ujarnya.
Menurut Jemmi, pengembangan aplikasi tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sekaligus mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bone menuju Bone Maberre’ (Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan).
Ia menjelaskan, sebanyak 372 enumerator telah diterjunkan untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran sekitar 7.000 data masyarakat sebagai bagian dari upaya menghadirkan basis data kesejahteraan sosial yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus menjadikan data sebagai dasar utama dalam menyusun program pembangunan.
“Zalim rasanya jika masih ada masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan ekstrem sementara pemerintah tidak memiliki data yang akurat. Karena itu, seluruh OPD harus menjadikan data ini sebagai acuan dalam menyusun setiap program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi dari dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.
“Kalau angka kemiskinan bisa turun dari sembilan persen menjadi delapan persen, itulah bukti bahwa program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Andi Akmal juga mengungkapkan bahwa data yang dihimpun melalui Aplikasi Sipakatau akan dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan BPJS Ketenagakerjaan, guna memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dan sektor informal.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bone terus berkomitmen memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak.
“Tidak boleh ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Pemerintah hadir melalui berbagai program pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat yang seluruh pembiayaannya ditanggung negara. Begitu pula layanan kesehatan, semuanya harus berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Menutup arahannya, Wakil Bupati mengingatkan seluruh aparatur pemerintah untuk senantiasa mengedepankan semangat pengabdian kepada masyarakat.
“Jangan pernah merasa sombong karena jabatan. Kita ini adalah abdi negara dan pelayan masyarakat. Jabatan bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” tandasnya. (kar)
