SulawesiPos.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui evaluasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam agenda Exit Meeting yang berlangsung di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian akhir dari proses pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebelum laporan hasil pemeriksaan resmi disampaikan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, mengatakan evaluasi dari BPK memiliki peran penting dalam mendorong sistem pemerintahan yang lebih transparan, tertib administrasi, dan akuntabel.
Menurutnya, proses pemeriksaan adalah bentuk pengawasan, dan menjadi ruang pembinaan agar pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan.
“Pemeriksaan BPK ini bukan sekadar tindakan korektif, tetapi juga upaya pembinaan untuk membangun kesepahaman dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan anggaran yang sesuai regulasi dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Jufri menilai penguatan sistem pengelolaan keuangan semakin penting seiring pelaksanaan sejumlah program strategis Pemprov Sulsel, termasuk proyek multiyears yang mulai berjalan tahun ini.
Program dengan skema tahun jamak tersebut disebut memiliki tantangan tersendiri karena membutuhkan ketelitian administrasi, pengawasan berkelanjutan, serta pertanggungjawaban anggaran lintas tahun.
Oleh karena itu, Pemprov Sulsel mendorong seluruh organisasi perangkat daerah agar lebih disiplin dalam penyusunan laporan, pengelolaan administrasi, hingga penyediaan data pendukung selama proses pemeriksaan berlangsung.
Jufri juga mengingatkan bahwa seluruh penggunaan anggaran daerah harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap satu rupiah uang yang digunakan Pemerintah Provinsi Sulsel harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan,” kata Jufri.
Selain itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah bersikap terbuka dan kooperatif kepada tim pemeriksa BPK guna memastikan proses evaluasi berjalan optimal.
Menurutnya, rekomendasi dan masukan dari BPK nantinya akan menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat sistem pengawasan dan meminimalisasi potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Pemprov Sulsel pun menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
