SulawesiPos.com – Hasan tidak lagi mengenakan kemeja rapi bersetrika tajam seperti yang selalu ia persiapkan setiap malam di pertengahan tahun 1960-an. Di usianya yang menginjak delapan puluh dua, tubuhnya telah menyusut ke dalam kaus katun pudar yang menggantung longgar di tulang selangkanya.
Ia duduk di kursi rotan di teras rumahnya di pinggiran kota, menghirup asap kretek dalam diam yang sangat presisi, persis seperti seorang pria yang telah menghabiskan separuh hidupnya berlatih untuk tidak terlihat. Matanya yang kini berkabut mengawasi debu pagi yang menari di bawah pendaran matahari, menangkap ritme kehidupan yang bergulir tanpa peduli pada apa yang pernah terjadi padanya.
Ketika sejarah bangsa ini meledak di Jakarta pada malam penghujung September 1965, Hasan berada ratusan kilometer dari pusat badai. Ia hanyalah seorang guru sekolah dasar, seorang pria biasa yang hidup di tengah suhu Demokrasi Terpimpin yang digagas Presiden Soekarno—sebuah era di mana ketegangan antara Angkatan Darat, Partai Komunis Indonesia, dan berbagai faksi politik terasa pekat bahkan di udara yang dihirup.
Namun malam itu, Hasan sedang tertidur. Ia tidak tahu-menahu soal ‘Dewan Jenderal’ atau intrik tingkat tinggi di ibu kota, ketika sepasukan tentara bergerak menembus kegelapan, menyeret enam jenderal dan seorang perwira muda dari rumah mereka.
Ahmad Yani, R. Suprapto, M.T. Haryono, S. Parman, D.I. Pandjaitan, Sutoyo Siswomiharjo, dan Pierre Tendean dihabisi malam itu. Jenazah mereka dibuang ke sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan baru diangkat tiga hari kemudian. Bersamaan dengan diangkatnya jasad-jasad itu dari lumpur, sebuah era baru ditarik keluar.
Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, mengambil alih kendali di Jakarta. Narasi segera dipahat dengan cepat dan tajam: PKI adalah arsitek tunggal dari pembantaian tersebut. Posisi Soekarno kian tergerus, kekuatan Soeharto menguat, dan roda raksasa Orde Baru mulai berputar. Roda itu membutuhkan momentum, dan momentum itu, di tingkat akar rumput, menyapu orang-orang seperti Hasan.
Bencana yang menghantam elite militer di ibu kota segera berubah menjadi badai pembersihan massal di berbagai daerah sepanjang akhir 1965 hingga 1966. Hasan dijemput di suatu senja karena dituduh memiliki afiliasi dengan organisasi sayap kiri. Tidak ada borgol, tidak ada pengadilan, tidak ada letupan senjata yang melodramatis.
Hanya ada pintu yang diketuk, kebingungan sesaat, dan hilangnya kebebasan, pekerjaan, serta martabat selama bertahun-tahun di balik kawat berduri kamp penahanan. Ratusan ribu orang bernasib serupa, atau lebih buruk. Mereka ditelan oleh kekerasan massal yang angka pastinya hingga kini masih menjadi perdebatan sunyi di kalangan sejarawan.
Selama lebih dari tiga dekade berikutnya, negara merawat ingatannya melalui satu lensa tunggal. Tragedi itu dilembagakan dalam buku-buku teks sejarah dan ruang kelas sebagai “G30S/PKI”. Narasi itu absolut. Di bawah bayang-bayang sejarah resmi tersebut, orang-orang seperti Hasan harus terus hidup sebagai bayangan; hantu yang bernapas di negerinya sendiri, menanggung stigma yang diwariskan hingga ke anak cucu.
Baru setelah angin Reformasi meruntuhkan Orde Baru pada tahun 1998, monolit masa lalu itu mulai retak. Jendela akademik perlahan terbuka. Para peneliti dan sejarawan mulai membedah tragedi tersebut dengan instrumen yang lebih jernih, memisahkan Gerakan 30 September sebagai sebuah operasi politik-militer dari kekerasan massal warga sipil yang menyusulnya.
Ruang-ruang diskusi mulai memetakan kompleksitas yang selama ini dibungkam: mulai dari gesekan internal Angkatan Darat, dinamika Perang Dingin, hingga dugaan campur tangan intelijen asing. Kesaksian para penyintas dan keluarga korban perlahan mendapatkan tempat, menyajikan sisi kemanusiaan dari sebuah tragedi yang selama puluhan tahun hanya dibaca sebagai angka dan propaganda.
Di terasnya, Hasan mematikan sisa kretek di bibir asbak kayu dengan ibu jarinya, sebuah gerakan mekanis yang telah ia lakukan ribuan kali. Waktu dan kelelahan telah lama menggerus amarahnya, menyisakan sesuatu yang lebih menyerupai penerimaan yang hening.
Ia tidak menuntut sejarah ditulis ulang dengan kepalan tangan, ia hanya berharap bangsanya belajar menatap matanya sendiri tanpa berkedip. Menyadari bahwa di balik pengkhianatan politik dan gugurnya para perwira negara, ada nyawa dan masa depan manusia-manusia kecil yang ikut hancur tergiling perebutan kekuasaan.
Hasan menyeduh kopi tubruknya perlahan, menyeruputnya dalam diam, seorang saksi hidup yang memilih duduk tenang di tepi sejarah, sementara deru jalanan di depannya terus bergerak maju. (*)
