SulawesiPos.com – Uni Emirat Arab pada pekan ketiga Agustus 2026 menghentikan seluruh perdagangan, pertukaran komersial, dan transaksi keuangan dengan Iran sampai batas waktu yang belum ditentukan, melalui keputusan pemerintah di Abu Dhabi yang secara resmi dikaitkan dengan eskalasi keamanan kawasan, tetapi muncul setelah serangan terhadap pelayaran Emirat di Selat Hormuz dan bersamaan dengan kampanye tekanan ekonomi terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, sebagaimana laporan AFP, (20/8).
Direktur Komunikasi Strategis Kementerian Luar Negeri UEA Afra Al Hameli mengatakan keputusan itu diambil karena eskalasi regional dinilai mengancam perdamaian dan keamanan kawasan maupun internasional, tanpa menjelaskan tanggal efektif, cakupan teknis, serta kemungkinan pengecualian bagi pangan, obat-obatan, dan kebutuhan kemanusiaan.
Pernyataan resmi tersebut menegaskan bahwa seluruh perdagangan, pertukaran komersial, dan transaksi keuangan dengan Iran telah dihentikan “hingga pemberitahuan lebih lanjut”, sekaligus menyatakan komitmen UEA untuk menjaga integritas sistem keuangan internasional dan menerapkan standar global tertinggi.
Walaupun Abu Dhabi hanya menyebut “eskalasi regional”, keputusan itu dipandang sebagai pesan politik kepada Teheran sekaligus penegasan bahwa posisi UEA tidak berjarak dari Washington ketika pemerintahan Presiden Donald Trump menggeser tekanan terhadap Iran dari operasi militer menuju isolasi perdagangan dan keuangan.
Keputusan tersebut juga muncul setelah UEA menuduh Iran menembakkan dua rudal balistik yang menargetkan lalu lintas maritim, dengan satu proyektil dilaporkan jatuh di perairan teritorial Emirat dan satu lainnya di luar wilayah tersebut, sedangkan pemerintah Iran membantah tuduhan itu sebagai klaim tidak berdasar.
Karena kedua pihak menyampaikan versi yang bertentangan, keterlibatan Iran dalam insiden rudal tersebut tetap harus ditulis sebagai tuduhan UEA, bukan sebagai fakta yang telah diverifikasi secara independen.
Dubai, Gerbang Terbesar Perdagangan Iran
Dampak keputusan ini berpotensi sangat besar karena UEA bukan sekadar negara tetangga dan mitra dagang biasa, melainkan gerbang utama yang menghubungkan Iran dengan barang, jasa pelabuhan, perusahaan perantara, serta jaringan keuangan internasional.
Menurut angka resmi Iran yang dikutip AFP, nilai perdagangan kedua negara dalam sepuluh bulan sebelum perang mencapai sekitar 21 miliar dolar AS, menjadikan hubungan ekonomi dengan UEA salah satu penyangga terpenting bagi perekonomian Iran yang telah lama dibatasi sanksi.
Data perdagangan 2024 yang dirujuk AFP menunjukkan sekitar 30,6 persen impor Iran—senilai kurang lebih 21 miliar dolar AS—berasal melalui UEA, sedangkan negara itu menjadi tujuan sekitar 12 persen ekspor Iran dengan nilai lebih dari tujuh miliar dolar AS.
Angka kepabeanan Iran untuk sepuluh bulan pertama tahun fiskal yang dimulai Maret 2025 mencatat ekspor nonmigas Iran ke UEA sekitar 6,5 miliar dolar AS, sementara impor dari UEA mencapai 14,8 miliar dolar AS atau sekitar 30,2 persen dari keseluruhan impor Iran.
Perbedaan kecil antara sejumlah angka perdagangan tersebut terutama berasal dari perbedaan periode penghitungan, metode pencatatan, serta pemisahan antara perdagangan barang, ekspor nonmigas, dan aktivitas ekspor kembali.
Sebagian besar barang yang dikirim UEA ke Iran sebenarnya bukan diproduksi di negara tersebut, melainkan diekspor kembali melalui jaringan perdagangan Dubai dan Pelabuhan Jebel Ali, mulai dari telepon seluler, mesin, komponen industri, daging, hingga berbagai kebutuhan pangan.
Profesor ekonomi Asia Barat di Universitas Marburg, Mohammad Farzanegan, menjelaskan bahwa ketergantungan Iran terhadap UEA terutama disebabkan peran negara itu sebagai pintu masuk barang dari negara ketiga dan penyedia infrastruktur komersial untuk meredam dampak sanksi.
Peran tersebut semakin penting sejak sanksi Amerika membatasi transaksi langsung perusahaan Iran dengan produsen, bank, perusahaan asuransi, dan penyedia jasa pengiriman di Eropa, Asia, serta berbagai pusat perdagangan dunia.
Pukulan Ganda bagi Ekspor dan Kebutuhan Energi Iran
Penghentian perdagangan bukan hanya mengancam pasokan barang konsumsi dan industri, tetapi juga dapat memukul ekspor produk minyak Iran serta kemampuannya memperoleh bensin dan solar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Data perusahaan intelijen komoditas Kpler yang dikutip Iran International memperkirakan Iran mengekspor rata-rata sekitar 256.000 barel bahan bakar minyak atau mazut per hari sepanjang 2025, dengan hampir 70 persen dikirim menuju UEA.
Apabila larangan diterapkan secara menyeluruh dan dalam waktu lama, Iran dapat kehilangan pasar utama mazut sekaligus menghadapi kesulitan memperoleh devisa dan mencari pembeli pengganti dengan biaya pengangkutan serta risiko sanksi yang lebih tinggi.
Iran juga dilaporkan menggunakan skema barter melalui pedagang yang beroperasi di UEA, yakni menukar sebagian ekspor mazutnya dengan bensin dan solar untuk menutup kekurangan bahan bakar domestik.
Terganggunya skema tersebut dapat memperbesar tekanan terhadap pasokan energi Iran, memaksa pemerintah memperketat kuota, menaikkan harga, menambah impor melalui jalur alternatif, atau mengurangi ekspor minyak mentah dan produk minyak tertentu.
Dampak keputusan Abu Dhabi dengan demikian tidak berhenti pada hilangnya nilai perdagangan bilateral, tetapi dapat merambat ke harga barang, inflasi, produksi industri, nilai tukar rial, ketersediaan energi, dan daya beli masyarakat Iran.
Namun, UEA juga berisiko menanggung kerugian berupa berkurangnya aktivitas pelabuhan, perdagangan ekspor kembali, jasa logistik, perbankan, perusahaan penukaran uang, serta jaringan bisnis yang selama puluhan tahun melayani pasar Iran.
Mampukah Dubai Menutup Jaringan Bayangan?
Efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada pelaksanaannya karena penghentian perdagangan resmi belum tentu mampu menutup jaringan perusahaan cangkang, pengiriman terselubung, perantara keuangan, dan perdagangan tidak tercatat yang selama bertahun-tahun digunakan untuk menghindari sanksi.
Peneliti senior Middle East Institute Karen Young mengatakan penerapan penuh dapat sangat merugikan Iran dan sekaligus menimbulkan kerugian bagi UEA, tetapi isolasi total membutuhkan kerja sama banyak negara serta penegakan sanksi sekunder terhadap bank dan perusahaan yang memfasilitasi transaksi.
Jaringan keuangan Iran tidak selalu berasal langsung dari UEA karena dana dapat bergerak melalui perusahaan cangkang di China, Hong Kong, Turki, Irak, Oman, dan yurisdiksi lain sebelum memasuki sistem perdagangan atau pembayaran di Dubai.
Peneliti Foundation for Defense of Democracies Max Meizlish menilai miliaran dolar pendapatan minyak Iran yang terkena sanksi masih dapat bergerak secara tidak langsung melalui perusahaan cangkang yang kepemilikan dan transaksi akhirnya sulit ditelusuri.
Karena itu, penghentian perdagangan legal dapat menekan perusahaan biasa secara lebih cepat daripada jaringan bawah tanah, sementara efektivitasnya terhadap pendapatan minyak sangat ditentukan oleh pengawasan bank, identifikasi pemilik manfaat akhir, pemeriksaan asal dana, dan penindakan terhadap perbankan bayangan.
Iran juga masih dapat mengalihkan sebagian perdagangan melalui Oman, Irak, Turki, Pakistan, dan jaringan regional lainnya, meskipun jalur-jalur tersebut tidak mempunyai kombinasi infrastruktur pelabuhan, kedekatan geografis, konektivitas keuangan, dan pengalaman ekspor kembali sekuat Dubai.
Tekanan terhadap transaksi Iran semakin berat karena FATF pada 19 Juni 2026 tetap menempatkan negara tersebut sebagai yurisdiksi berisiko tinggi yang dikenai seruan tindakan, sehingga lembaga keuangan internasional diwajibkan menerapkan pemeriksaan ketat dan, dalam kondisi tertentu, langkah penanggulangan.
FATF tetap mengingatkan agar tindakan terhadap Iran tidak menghambat bantuan kemanusiaan, pasokan makanan dan kesehatan, biaya diplomatik, serta pengiriman uang pribadi yang sah, sehingga belum adanya penjelasan UEA mengenai pengecualian kemanusiaan menjadi persoalan penting yang perlu dipantau.
Selat Hormuz Mengubah Mitra Menjadi Lawan
Perubahan sikap UEA tidak dapat dilepaskan dari Selat Hormuz karena jalur sempit tersebut menjadi titik pertemuan antara keamanan nasional Emirat, ekspor energi Teluk, strategi pertahanan Iran, dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat.
Iran dituduh berulang kali menyerang kapal tanker milik atau terkait perusahaan energi nasional UEA, ADNOC, dalam beberapa pekan terakhir, sedangkan Teheran belum mengakui seluruh insiden yang dituduhkan kepadanya.
Abu Dhabi memandang serangan terhadap kapal sebagai ancaman langsung terhadap konektivitas yang justru menjadi dasar hubungan ekonomi Iran–UEA, sebab Iran dinilai tidak dapat meminta akses perdagangan sambil membahayakan jalur pelayaran yang menopang perdagangan tersebut.
Direktur Dubai Public Policy Research Center Mohammed Baharoon menilai keputusan UEA bukan semata-mata tindakan mengikuti sanksi Amerika, melainkan upaya membangun kembali dasar hubungan dengan Iran setelah berbagai pendekatan pascaperang tidak menghasilkan jaminan keamanan pelayaran.
UEA sebelumnya sempat memperlihatkan sikap keras dengan memanggil pulang duta besarnya dari Teheran serta menutup sekolah dan rumah sakit yang berhubungan dengan negara Iran karena dianggap melanggar hukum Emirat.
Ketegangan kemudian sempat mereda setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman pada Juni 2026, sementara perdagangan melalui Jebel Ali dilaporkan mulai pulih dan sejumlah kontainer yang tertahan kembali diproses menuju Iran.
Keputusan terbaru Abu Dhabi kini menutup kembali jalur pemulihan tersebut dan memperlihatkan betapa rapuhnya normalisasi ekonomi ketika keselamatan kapal, stabilitas Selat Hormuz, dan persaingan geopolitik belum terselesaikan.
Tekanan Amerika atau Perhitungan Keamanan UEA?
Waktu pengumuman itu memperkuat dugaan adanya koordinasi politik karena penghentian transaksi diumumkan setelah percakapan telepon Presiden Trump dengan Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dan hampir bersamaan dengan peluncuran kampanye ekonomi baru Washington terhadap Iran.
Belum ada bukti terbuka bahwa Trump secara langsung meminta UEA menghentikan perdagangan, sehingga hubungan antara pembicaraan kedua pemimpin dan keputusan Abu Dhabi harus dipahami sebagai korelasi waktu, bukan hubungan sebab-akibat yang telah terbukti.
Presiden Trump kemudian mengancam negara, lembaga keuangan, perusahaan, bandar udara, perusahaan pelayaran, dan badan pemerintah yang memberikan jalur ekonomi kepada Iran dengan konsekuensi berat, tetapi rincian hukum serta mekanisme sanksi tambahannya belum diumumkan secara lengkap.
Kepala Bourse & Bazaar Foundation Esfandyar Batmanghelidj berpendapat UEA tidak sepenuhnya mengubah strategi terhadap Iran, tetapi sedang menunjukkan secara terbuka bahwa tidak ada perbedaan mencolok antara posisi Abu Dhabi dan Washington dalam menghadapi Teheran.
Kebijakan itu sekaligus mencerminkan dilema UEA karena negara tersebut bergantung pada perlindungan keamanan Amerika, tetapi juga membutuhkan stabilitas hubungan dengan Iran yang hanya dipisahkan oleh perairan Teluk dan mempunyai kemampuan memengaruhi keselamatan pelayaran.
Ujian Terbesar bagi Ketahanan Ekonomi Iran
Jika dilaksanakan secara luas dan berkelanjutan, penghentian perdagangan UEA dapat menutup salah satu dari sedikit pintu ekonomi Iran yang masih berfungsi sekaligus menaikkan biaya impor, mempersempit akses mata uang asing, dan menekan industri yang membutuhkan komponen dari luar negeri.
Namun, kebijakan itu belum tentu segera menghentikan pendapatan minyak karena Iran telah mengembangkan armada bayangan, perusahaan cangkang, pengalihan muatan antarkapal, perubahan bendera, serta jaringan pembayaran lintas negara untuk mengurangi dampak sanksi.
Hasil akhirnya akan ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni seberapa ketat UEA menegakkan larangan di pelabuhan dan zona bebasnya, seberapa luas Amerika menerapkan sanksi sekunder, serta seberapa cepat Iran memindahkan perdagangan dan keuangannya ke negara lain.
Bagi kawasan, keputusan Abu Dhabi menandai perubahan berbahaya dari ketegangan militer menjadi pemisahan ekonomi karena jalur perdagangan yang selama ini berfungsi sebagai penyangga konflik kini ikut dijadikan instrumen tekanan.
Bagi dunia, perkembangan ini penting karena gangguan lebih besar di Selat Hormuz dapat meningkatkan biaya asuransi dan angkutan kapal, menghambat arus energi, mengguncang harga minyak serta gas, dan akhirnya menaikkan biaya produksi maupun harga pangan di negara-negara pengimpor.
Dengan belum adanya batas waktu penghentian perdagangan, Dubai kini bukan lagi sekadar pusat bisnis yang menghubungkan Iran dengan dunia, melainkan medan penentu keberhasilan tekanan Amerika, ketahanan ekonomi Teheran, dan masa depan stabilitas Selat Hormuz. *(Ali)*
