Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa negara-negara Afrika mulai menolak peran lama sebagai pemasok bahan mentah dan berusaha memperoleh nilai tambah melalui pemurnian, manufaktur, transfer teknologi, penciptaan pekerjaan, serta peningkatan penerimaan negara.
Arab Saudi telah menjanjikan paket investasi dan pembiayaan sekitar 41 miliar dolar AS bagi negara-negara Afrika berpendapatan rendah selama satu dekade, termasuk investasi langsung, pembiayaan ekspor, serta pendanaan pembangunan.
Komitmen investasi itu perlu dibedakan dari dana yang sudah benar-benar dicairkan karena angka pengumuman proyek tidak selalu sama dengan arus modal yang telah masuk ke perekonomian penerima.
UEA Melesat sebagai Investor Raksasa
Uni Emirat Arab muncul sebagai salah satu pemain paling agresif setelah entitas asal negara tersebut mengumumkan proyek-proyek Afrika bernilai lebih dari 168 miliar dolar AS sejak 2017 di bidang pelabuhan, pertambangan, pertanian, properti, energi hijau, dan logistik.
Analisis Financial Times menyebut DP World mengoperasikan atau mengembangkan pelabuhan, terminal darat, dan zona perdagangan di 13 negara Afrika, sehingga jaringan tersebut memberi UEA akses langsung terhadap arus komoditas dan pasar regional.
Namun, nilai 168 miliar dolar AS merupakan akumulasi proyek yang diumumkan dan bukan seluruhnya uang yang telah direalisasikan, sebab sejumlah rencana masih berada pada tahap pembangunan, tertunda, atau belum berjalan.
Ekspansi Abu Dhabi juga menghadapi sorotan politik akibat tuduhan bahwa UEA memberikan dukungan kepada Pasukan Dukungan Cepat atau RSF dalam perang Sudan, tuduhan yang berulang kali dibantah keras oleh pemerintah Emirat.
Kontroversi Sudan menunjukkan bahwa investasi, perdagangan senjata, pengelolaan pelabuhan, dan diplomasi keamanan dapat saling berkelindan sehingga sulit dipisahkan dalam perebutan pengaruh kontemporer.
Afrika Harus Menjadi Pemain, Bukan Sekadar Medan Pertarungan
Masuknya modal dari Saudi, Turki, UEA, China, Amerika Serikat, dan kekuatan lainnya dapat membantu Afrika membangun pelabuhan, pembangkit listrik, jaringan digital, industri pengolahan, serta lapangan kerja jika kontraknya transparan dan menguntungkan masyarakat lokal.
Sebaliknya, investasi yang lemah pengawasannya berisiko memperbesar utang, korupsi, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak pekerja, konflik lahan, dan ketergantungan ekonomi baru.
Negara-negara Afrika karena itu perlu mensyaratkan transfer teknologi, pengolahan mineral di dalam negeri, perlindungan lingkungan, keterlibatan masyarakat, keterbukaan kepemilikan perusahaan, dan pembagian keuntungan yang adil.
Masa depan persaingan tersebut pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dibawa investor asing, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat Afrika mengubah kekayaan alam menjadi pendidikan, inovasi, industrialisasi, kesejahteraan, serta kedaulatan ekonomi.
Dengan demikian, “pertempuran Afrika” bukan sekadar perebutan mineral dan pelabuhan oleh kekuatan asing, melainkan ujian apakah kebangkitan investasi global dapat menjadi mesin pembangunan manusia atau justru melahirkan kolonialisme ekonomi dalam wajah baru. *(Ali)*
