SulawesiPos.com – Pemerintah menegaskan komitmennya memperketat pengawasan terhadap berbagai program strategis nasional agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan terhindar dari praktik korupsi.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan penguatan pengawasan menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” tegas Mensesneg, Kamis (4/6/2026).
Menurut Prasetyo, komitmen tersebut tidak hanya berlaku pada program tertentu, melainkan mencakup seluruh kebijakan dan program yang dijalankan kementerian maupun lembaga pemerintah.
Prasetyo menjelaskan setiap kementerian dan lembaga selama ini telah memiliki mekanisme pengawasan yang berjalan secara rutin.
Pemerintah pun terus mendorong agar fungsi pengawasan internal dapat bekerja lebih maksimal dalam mengawal penggunaan anggaran dan pelaksanaan program.
Salah satu instrumen pengawasan yang menjadi perhatian adalah audit internal pemerintah yang dijalankan oleh lembaga terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan ya, seperti BPKP ini kan adalah audit internal keuangan pemerintah, seluruh kementerian dan lembaga ya secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing,” jelasnya.
Ia menegaskan pengawasan yang kuat menjadi elemen penting untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Prabowo Rutin Evaluasi Program Prioritas
Selain pengawasan yang dilakukan secara institusional, Presiden Prabowo Subianto disebut terlibat langsung dalam proses monitoring dan evaluasi berbagai program prioritas pemerintah.
Prasetyo mengatakan Presiden secara berkala menerima laporan perkembangan dari kementerian dan lembaga sebagai bagian dari fungsi pengawasan di tingkat nasional.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh target pembangunan dan program strategis dapat terlaksana sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah.
“Jadi beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi,” jelasnya.
Pemerintah berharap penguatan pengawasan yang dilakukan secara berlapis dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.
