SulawesiPos.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ekspor kelapa sawit melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Menurutnya, kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata niaga dan memperkuat hilirisasi industri sawit tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila diterapkan tanpa kesiapan infrastruktur dan tata kelola yang memadai.
Firman mengaku menerima berbagai laporan dari petani sawit di sejumlah daerah mengenai penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) setelah kebijakan ekspor satu pintu diumumkan pemerintah.
“Pemerintah harus memahami bahwa petani adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata niaga. Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah turunnya harga TBS di tingkat petani,” ujar Firman dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Tiga Faktor Pemicu Tekanan Harga TBS
Firman menilai terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menekan harga TBS di tingkat petani pasca penerapan kebijakan tersebut.
Pertama, adanya kemungkinan penumpukan stok crude palm oil (CPO) di pabrik karena seluruh proses ekspor harus melalui satu pintu. Kondisi ini dinilai dapat mengurangi kapasitas pabrik dalam menyerap hasil panen petani.
Kedua, pelaku usaha disebut menghadapi kekhawatiran terhadap potensi kenaikan biaya distribusi maupun administrasi yang dapat menggerus margin usaha. Dampaknya, pabrik berpotensi melakukan penyesuaian harga pembelian TBS.
Ketiga, ketidakjelasan mekanisme implementasi kebijakan membuat sebagian pembeli luar negeri dan pelaku industri memilih menunda transaksi sambil menunggu kepastian aturan. Situasi tersebut berisiko memperlambat aktivitas perdagangan dan mengganggu arus ekspor.
“Jangan sampai tujuan baik pemerintah untuk memperbaiki tata niaga sawit justru menimbulkan keresahan dan kerugian bagi petani. Sektor sawit selama ini menjadi penopang ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan keluarga,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Selain evaluasi kebijakan, Firman meminta pemerintah menerapkan masa transisi yang cukup sebelum sistem ekspor satu pintu diberlakukan secara penuh.
Menurutnya, jalur ekspor yang selama ini berjalan perlu tetap dibuka untuk sementara waktu guna menghindari gangguan terhadap rantai pasok dan aktivitas perdagangan sawit.
Firman juga menekankan pentingnya transparansi dalam penetapan harga acuan, biaya layanan, serta mekanisme perdagangan yang dijalankan oleh DSI agar tidak memunculkan ketidakpercayaan di kalangan petani maupun pelaku usaha.
“Pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada kebijakan yang merugikan petani. Transparansi, kepastian usaha, dan kelancaran distribusi harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai petani menjadi korban dari proses penyesuaian kebijakan yang belum siap dijalankan,” kata Anggota Baleg DPR RI ini.
Dorong Biodiesel dan Hilirisasi Perkuat Harga Sawit
Firman turut mendorong pemerintah meningkatkan serapan domestik melalui program biodiesel serta memperkuat industri hilir sawit sebagai langkah menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga di dalam negeri.
Menurutnya, kebijakan perlindungan terhadap petani harus menjadi prioritas utama mengingat sektor sawit merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional dan sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat.
“Petani membutuhkan kepastian. Negara harus hadir melindungi mereka agar harga TBS tetap berada pada tingkat yang wajar dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani,” pungkasnya.
