SulawesiPos.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai sektor pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menunjukkan arah perubahan yang cukup jelas.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam membenahi pendidikan nasional masih sangat besar.
“Terkait penilaian saya terhadap kemajuan pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, saya dapat menyatakan bahwa telah terjadi arah perubahan yang nyata, meskipun tantangannya masih sangat berat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2026).
Menurut Lalu, salah satu capaian paling konkret terlihat pada sektor infrastruktur.
Ia menyebut jumlah sekolah yang direnovasi meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya.
Jika sebelumnya hanya sekitar 17.000 sekolah yang direnovasi, pada 2026 jumlah tersebut melonjak menjadi 70.000 sekolah.
Pemerintah bahkan menargetkan seluruh sekolah di Indonesia selesai direnovasi pada 2028.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga mendorong transformasi digital di ruang kelas melalui pemasangan papan pintar (smart board), pemberian tunjangan bagi guru non-ASN, serta peluncuran program Sekolah Rakyat.
“Pada akhirnya, kesimpulan saya adalah bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran serius dalam membenahi aspek infrastruktur pendidikan, namun kami akan terus mengawal SDM, yakni para guru, berjalan seimbang,” kata politisi PKB tersebut.
Kesenjangan Pendidikan Masih Jadi PR
Di balik kemajuan tersebut, Lalu mengakui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia belum merata dan belum dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat.
Kesenjangan masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil, khususnya di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Tingginya biaya distribusi guru dan fasilitas pendidikan menjadi salah satu hambatan utama.
“Biaya distribusi guru dan fasilitas belajar di daerah terpencil lebih mahal dibandingkan di kota, sehingga banyak sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik dan infrastruktur,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur fisik.
Negara perlu memastikan kualitas pembelajaran juga meningkat secara merata di seluruh wilayah.
Menurutnya, pemerataan pendidikan berkualitas harus dirasakan oleh seluruh anak bangsa, baik di kota besar maupun di daerah terpencil.
“Tetapi juga harus diiringi dengan kualitas belajar yang unggul bagi setiap anak bangsa,” tegasnya.
