Korupsi Pajak Rp60 Miliar Terbongkar, DPR Desak KPK Bersihkan Internal Kemenkeu

Dari operasi tersebut, petugas menyita sejumlah dokumen krusial, barang bukti elektronik, hingga uang tunai yang diduga kuat berkaitan dengan aliran suap pengurangan pajak perusahaan.

Ia juga menekankan bahwa pajak seharusnya menjadi tulang punggung penerimaan uang negara.

“Kasus suap dan korupsi pegawai pajak ini sangat menyakitkan. Pajak adalah tulang punggung keuangan negara, tetapi justru disalahgunakan oleh oknum yang seharusnya menjaga penerimaan negara,” ujarnya.

Abdullah mendukung penuh langkah KPK untuk membongkar jaringan korupsi ini hingga ke akar-akarnya.

Ia meminta penyidik tidak berhenti pada lima tersangka tersebut, melainkan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di lingkungan Kemenkeu.

Menurutnya, kepercayaan publik hanya bisa kembali jika penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Kepercayaan publik terhadap institusi pajak hanya bisa dipulihkan jika negara benar-benar hadir dan serius memberantas korupsi,” pungkasnya.

DPR RI memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini agar proses hukum berjalan transparan dan memberikan efek jera bagi para mafia pajak.

BACA JUGA: 
Jimly Asshiddiqie: Adies Kadir Bermutu Jadi Hakim MK, tapi Proses Pengangkatannya Bermasalah

Dari operasi tersebut, petugas menyita sejumlah dokumen krusial, barang bukti elektronik, hingga uang tunai yang diduga kuat berkaitan dengan aliran suap pengurangan pajak perusahaan.

Ia juga menekankan bahwa pajak seharusnya menjadi tulang punggung penerimaan uang negara.

“Kasus suap dan korupsi pegawai pajak ini sangat menyakitkan. Pajak adalah tulang punggung keuangan negara, tetapi justru disalahgunakan oleh oknum yang seharusnya menjaga penerimaan negara,” ujarnya.

Abdullah mendukung penuh langkah KPK untuk membongkar jaringan korupsi ini hingga ke akar-akarnya.

Ia meminta penyidik tidak berhenti pada lima tersangka tersebut, melainkan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di lingkungan Kemenkeu.

Menurutnya, kepercayaan publik hanya bisa kembali jika penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Kepercayaan publik terhadap institusi pajak hanya bisa dipulihkan jika negara benar-benar hadir dan serius memberantas korupsi,” pungkasnya.

DPR RI memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini agar proses hukum berjalan transparan dan memberikan efek jera bagi para mafia pajak.

BACA JUGA: 
DPR–Pemerintah Sepakati Lima Poin Perbaikan PBI BPJS Kesehatan

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru