DJP memberikan relaksasi pelaporan SPT Tahunan 2025 hingga 30 April 2026 tanpa sanksi. Kebijakan ini bertujuan menjaga kepatuhan wajib pajak di tengah transisi sistem perpajakan.
DJP mencatat 8,12 juta wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan 2025 hingga 15 Maret 2026, dengan mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik empat pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Jakarta Utara pada Kamis (22/1/2026).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memulai langkah strategis dalam mengedukasi publik mengenai sistem perpajakan terbaru melalui sosialisasi sistem Coretax kepada jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran dana ilegal dari para tersangka kasus suap pemeriksaan pajak kepada sejumlah pihak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan identitas lima tersangka hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat delapan pegawainya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).