DJP memberikan relaksasi pelaporan SPT Tahunan 2025 hingga 30 April 2026 tanpa sanksi. Kebijakan ini bertujuan menjaga kepatuhan wajib pajak di tengah transisi sistem perpajakan.
Menkeu Purbaya mengungkap dugaan penyimpangan di Coretax, termasuk vendor lama yang kembali digunakan diam-diam. Evaluasi besar-besaran segera dilakukan.
DJP mencatat 8,12 juta wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan 2025 hingga 15 Maret 2026, dengan mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan.
BPK Perwakilan Sulsel menyerahkan LHP kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kepada Pemkab Gowa, yang berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi untuk memperkuat pendataan dan transparansi fiskal.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memulai langkah strategis dalam mengedukasi publik mengenai sistem perpajakan terbaru melalui sosialisasi sistem Coretax kepada jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran dana ilegal dari para tersangka kasus suap pemeriksaan pajak kepada sejumlah pihak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) secara resmi menanggapi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan salah satu anggotanya berinisial AKS di Jakarta Utara.
