Partai Gerindra Dukung Pilkada Melalui DPRD, Sekjen: Lebih Efisien

SulawesiPos.com – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendukung penuh rencana untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme pemilihan tidak langsung, yaitu melalui pemilihan di DPRD.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sugiono menyatakan bahwa partainya sepakat untuk Pilkada di semua tingkat dari bupati, wali kota, hingga gubernur semua dipilih DPRD.

Ia melanjutkan bahwa Partai Gerindra menganggap Pilkada melalui DPRD lebih efisien dari proses, mekanisme, hingga ongkos politiknya.

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya mahal. Dan ini juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana (cara) supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, bangsa, dan negara bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye,” ujarnya, Senin (29/12).

Selain ongkos politik, Menteri Luar Negeri itu juga menjelaskan bahwa pilkada oleh DPRD berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi gesekan konflik di masyarakat.

BACA JUGA:  Terpilih Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Janji Jaga Independensi

“Kalau kita lihat, akuntabilitinya cenderung lebih ketat,” ucapnya.

Namun, ia juga menekankan bahwa wacana ini harus dikaji lebih mendalam dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” pungkasnya. (AMH)

SulawesiPos.com – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendukung penuh rencana untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme pemilihan tidak langsung, yaitu melalui pemilihan di DPRD.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sugiono menyatakan bahwa partainya sepakat untuk Pilkada di semua tingkat dari bupati, wali kota, hingga gubernur semua dipilih DPRD.

Ia melanjutkan bahwa Partai Gerindra menganggap Pilkada melalui DPRD lebih efisien dari proses, mekanisme, hingga ongkos politiknya.

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya mahal. Dan ini juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana (cara) supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, bangsa, dan negara bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye,” ujarnya, Senin (29/12).

Selain ongkos politik, Menteri Luar Negeri itu juga menjelaskan bahwa pilkada oleh DPRD berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi gesekan konflik di masyarakat.

BACA JUGA:  Gerindra Jatim Bantah Gatut Sunu sebagai Kader Partai Usai Terjerat OTT KPK

“Kalau kita lihat, akuntabilitinya cenderung lebih ketat,” ucapnya.

Namun, ia juga menekankan bahwa wacana ini harus dikaji lebih mendalam dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” pungkasnya. (AMH)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru