DPRD

Presiden Prabowo menegaskan peran strategis DPRD sebagai pilar kepemimpinan daerah dalam forum KPPD Lemhanas, menekankan pentingnya integritas dan kolaborasi menuju Indonesia Emas 2045.

Kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penentu dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

KPK menyoroti kepatuhan LHKPN sektor legislatif yang baru mencapai 55 persen dan meminta DPR-DPRD segera meningkatkan transparansi.

Rencana pengadaan dua meja biliar senilai Rp486,9 juta oleh DPRD Sumsel menuai sorotan publik meski disebut masih tahap perencanaan dan bisa dibatalkan.

Gugatan ini diajukan oleh seorang anggota DPRD Provinsi Papua periode 2024-2029, Yeyen yang mempersoalkan mekanisme penggantian otomatis wakil kepala daerah menjadi kepala daerah definitif.

Ketua Umum Partai Gerakan Mandiri Bangsa (Gema Bangsa), Ahmad Rofiq menegaskan posisi partainya dalam menjaga marwah demokrasi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara soal wacana Pilkada melalui DPRD.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin menyuarakan keprihatinannya terhadap tingginya biaya politik dalam sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menegaskan bahwa logika yang menyebut pemilihan tidak langsung lebih aman bagi rakyat adalah sebuah kekeliruan besar.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Jawa Timur yang digelar di Surabaya, Jumat (9/1/2026).

Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa seluruh mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang pernah diterapkan di Indonesia memiliki cacat bawaan yang harus segera dievaluasi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kawasan Ancol, Jakarta Utara pada 10-12 Januari 2026, akhir pekan ini.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis temuan terbaru yang menunjukkan penolakan masif masyarakat terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke tangan DPRD.

MUI menilai, pengembalian mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan langkah strategis untuk mengedepankan kemaslahatan publik serta meminimalkan dampak destruktif bagi moralitas bangsa.

Demokrat secara resmi menyatakan bakal sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi isu perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Sarmuji mengakui bahwa biaya politik dalam sistem pemilihan langsung saat ini memang sangat membebani negara dan pasangan calon. Namun, poin krusial yang perlu diperhatikan adalah residu negatif yang ditinggalkan pasca-kontestasi di akar rumput.

Alih-alih mengubah sistem pemilihan menjadi tidak langsung, Partai Buruh justru menyodorkan usulan baru berupa transparansi total hasil suara guna menekan praktik kecurangan dan manipulasi.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah, M. Yusuf Chudlori, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kembali melempar wacana setuju untuk perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Ia menilai pilkada langsung selama ini memakan biaya politik sangat besar dan sarat kecuranga

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan menolak usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Partai Gerindra menganggap Pilkada melalui DPRD lebih efisien dari proses, mekanisme, hingga ongkos politiknya