Gerindra

Andi Amar Ma'ruf Sulaiman menilai generasi muda harus terlibat aktif mewujudkan Indonesia Emas saat menghadiri upacara HUT ke-81 RI di Makassar. Ia juga menekankan pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan perlu diperluas agar manfaatnya makin merata.

Politisi Gerindra H. Najamuddin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum IMI Sulsel dalam Musprov di Makassar, Sabtu (15/8/2026). Ia membawa tagline “Bersama untuk Sebuah Prestasi” dengan fokus pada penguatan organisasi, pembinaan prestasi, dan kolaborasi.

PPP Sulawesi Selatan menilai penunjukan Bupati Sinjai Ratnawati Arif sebagai Ketua DPC Gerindra Sinjai merupakan hal wajar. Ketua DPW PPP Sulsel Ilham Arief Fauzi Amir Uskara menegaskan Ratnawati tidak pernah tercatat sebagai kader PPP sehingga tidak bisa disebut keluar dari partai.

Kasus dugaan penganiayaan yang menyeret Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong bergerak di dua jalur sekaligus pada akhir Juli 2026, yakni penyelidikan polisi dan rencana pengaduan etik ke BK DPRD Bone. Di tengah proses itu, Andi Tenri memilih irit bicara, sementara korban Yuli Nofita Sari menolak damai dan tetap menyiapkan laporan resmi.

Wakil Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan Haji Najmuddin menjadi satu-satunya pendaftar bakal calon Ketua IMI Sulsel menjelang Musyawarah Provinsi yang dijadwalkan berlangsung pertengahan Agustus 2026. Ia maju dengan bekal dukungan 33 dari total 36 klub anggota peserta Musprov.

Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong memilih irit bicara saat dicecar wartawan soal kasus dugaan penganiayaan terhadap stafnya, Yuli Nofita Sari. Polisi belum memeriksanya, sementara Badan Kehormatan DPRD Bone belum bisa memproses etik karena belum ada aduan tertulis.

Penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menyeret Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, terus bergulir. Setelah olah TKP dan pemeriksaan pelapor, Satreskrim Polres Bone kini menjadwalkan klarifikasi saksi dari pihak pelapor pada pekan depan.

Ketua DPRD Bone kembali menjadi sorotan usai dilaporkan atas dugaan penganiayaan staf. Berikut rangkuman polemik yang pernah melibatkan pimpinan legislatif tersebut.

Gerindra dan Istana membantah pernyataan Hotman Paris yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dalam penetapan tersangka mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Sejumlah elite partai dan Menteri Sekretaris Negara menegaskan proses hukum berjalan sesuai mekanisme dan tidak memerlukan campur tangan Presiden.

Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menegaskan tidak ada keterlibatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pengakuan penerimaan uang Rp20 juta oleh Ketua BEM FH UBK. Isu itu diminta tak digiring untuk memecah soliditas Presiden & Wakil Presiden.

Gerindra menegaskan penyaluran 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto menggunakan APBN sah secara hukum karena masuk program Bantuan Kemasyarakatan Presiden dan tidak melanggar aturan.

NasDem beranggapan berita yang ditulis Majalah Tempo tidak akurat. Karena itulah, NasDem menuntut permintaan maaf secara terbuka. NasDem juga menuntut komitmen Tempo untuk menjaga etika dan akurasi dalam produk jurnalistik.

Candaan soal merger NasDem dan Gerindra mencuat di DPR, di tengah isu konsolidasi politik usai pertemuan Prabowo dan Surya Paloh.

Gerindra Jawa Timur menegaskan Bupati Tulungagung Gatut Sunu belum menjadi kader resmi, meski pernah diusung pada Pilkada 2024, di tengah kasus OTT KPK yang menjeratnya.

Dinamika politik di Sulawesi Selatan kini memasuki babak baru. Tiga kekuatan besar—Golkar, Nasdem, dan Gerindra—resmi mengukuhkan dominasi mereka di berbagai daerah melalui kemenangan para kader terbaiknya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil pick up dari India hingga Presiden kembali dan kajian komprehensif dilakukan.

Gerindra meminta maaf atas maraknya atribut HUT ke-18 di ruang publik dan memerintahkan kader segera mencopot spanduk serta bendera partai.

Dalam syukuran HUT ke-18 Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan harapan agar partainya tetap eksis hingga 1.000 tahun dengan bertumpu pada kaderisasi dan kedekatan dengan rakyat.

Komisi XI DPR RI menyepakati Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Juda Agung. Thomas memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi, keuangan, dan politik dengan pengalaman profesional lintas sektor.

Thomas Djiwandono menegaskan komitmennya menjaga independensi Bank Indonesia meski berlatar belakang politik. Ia memastikan telah mundur dari Partai Gerindra sebelum terpilih sebagai Deputi Gubernur BI.

DPP Partai Gerindra menyatakan sikap untuk menghormati langkah hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Bupati Pati, Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.

etua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa munculnya nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bukan merupakan inisiatif atau usulan dari Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono resmi mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari menyatakan bahwa isu perundungan (bullying) di lingkungan medis tidak boleh lagi dianggap sebagai rahasia umum atau sekadar masalah internal.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memberikan pernyataan tegas guna meredam spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memulai langkah strategis dalam mengedukasi publik mengenai sistem perpajakan terbaru melalui sosialisasi sistem Coretax kepada jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman memberikan apresiasi tinggi atas penerapan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang menjerat Eggi Sudjana dan Damai Lubis.

Tahun 2026 diprediksi menjadi fase krusial bagi politik nasional dan Sulawesi Selatan. Pengamat menilai kekuatan partai, kinerja pemerintah, serta respons terhadap kebutuhan publik menjadi penentu arah politik ke depan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan menolak usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Partai Gerindra menganggap Pilkada melalui DPRD lebih efisien dari proses, mekanisme, hingga ongkos politiknya