Keracunan MBG, Pakar Lingkungan UKJP Palopo Ingatkan MBG Wajib Perhatikan Higienitas dan Sanitasi

SulawesiPos.com — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai harus mengintegrasikan aspek kesehatan lingkungan, higiene, dan sanitasi secara ketat guna mencegah risiko keracunan pangan massal.

Dosen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Kurnia Jaya Persada (UKJP) Palopo, Dr. Risma Haris, S.Si., M.Si., menyatakan bahwa kasus dugaan keracunan 556 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, harus menjadi peringatan dini untuk memperkuat sistem pencegahan.

Menurutnya, pengendalian risiko dalam penyediaan makanan massal wajib dilakukan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi.

“Makanan bergizi belum tentu cukup. Dalam program MBG, makanan harus bergizi, aman, higienis, dan diproduksi dalam lingkungan yang sehat. Jangan sampai niat meningkatkan kualitas generasi justru menghadirkan risiko kesehatan baru,” ujar Risma saat dihubungi SPos, Kamis (3/9/2026).

Risma menjelaskan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia.

Oleh sebab itu, indikator keberhasilan program tidak boleh hanya berpatokan pada kuantitas paket yang dibagikan, melainkan juga pada jaminan keamanan pangan dan dampaknya terhadap kesehatan penerima manfaat.

BACA JUGA:  833 Dapur MBG Ditutup Permanen karena Tak Higenis-Kasus Keracunan, BGN Tak Ganti Rugi

Ia mendorong penerapan pengawasan berlapis dan evaluasi berkala di seluruh rantai pasok.

Aspek pemeriksaan mencakup sanitasi dapur, mutu air, kebersihan juru masak, pengendalian suhu makanan, hingga kewajiban penyimpanan sampel pangan sebagai prosedur standar operasional di lapangan.

Selain pengawasan teknis, Risma menekankan perlunya edukasi menyeluruh mengenai higiene personal, cuci tangan pakai sabun, serta pengelolaan limbah makanan kepada siswa, pengelola sekolah atau pesantren, hingga tenaga pengolah makanan.

“MBG harus kita lihat sebagai ekosistem kesehatan yang mencakup makanan, manusia, perilaku, sanitasi, dan lingkungan. Kasus di Jawa Timur sebaiknya menjadi momentum evaluasi agar pelaksanaan MBG berjalan aman, terukur, transparan, dan berbasis pencegahan,” tutup Risma yang juga menjabat Wakil Rektor II Universitas Graha Edukasi Makassar.

 

SulawesiPos.com — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai harus mengintegrasikan aspek kesehatan lingkungan, higiene, dan sanitasi secara ketat guna mencegah risiko keracunan pangan massal.

Dosen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Kurnia Jaya Persada (UKJP) Palopo, Dr. Risma Haris, S.Si., M.Si., menyatakan bahwa kasus dugaan keracunan 556 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, harus menjadi peringatan dini untuk memperkuat sistem pencegahan.

Menurutnya, pengendalian risiko dalam penyediaan makanan massal wajib dilakukan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi.

“Makanan bergizi belum tentu cukup. Dalam program MBG, makanan harus bergizi, aman, higienis, dan diproduksi dalam lingkungan yang sehat. Jangan sampai niat meningkatkan kualitas generasi justru menghadirkan risiko kesehatan baru,” ujar Risma saat dihubungi SPos, Kamis (3/9/2026).

Risma menjelaskan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia.

Oleh sebab itu, indikator keberhasilan program tidak boleh hanya berpatokan pada kuantitas paket yang dibagikan, melainkan juga pada jaminan keamanan pangan dan dampaknya terhadap kesehatan penerima manfaat.

BACA JUGA:  BGN Minta Program MBG Utamakan Telur dan Pangan dari Peternak Lokal

Ia mendorong penerapan pengawasan berlapis dan evaluasi berkala di seluruh rantai pasok.

Aspek pemeriksaan mencakup sanitasi dapur, mutu air, kebersihan juru masak, pengendalian suhu makanan, hingga kewajiban penyimpanan sampel pangan sebagai prosedur standar operasional di lapangan.

Selain pengawasan teknis, Risma menekankan perlunya edukasi menyeluruh mengenai higiene personal, cuci tangan pakai sabun, serta pengelolaan limbah makanan kepada siswa, pengelola sekolah atau pesantren, hingga tenaga pengolah makanan.

“MBG harus kita lihat sebagai ekosistem kesehatan yang mencakup makanan, manusia, perilaku, sanitasi, dan lingkungan. Kasus di Jawa Timur sebaiknya menjadi momentum evaluasi agar pelaksanaan MBG berjalan aman, terukur, transparan, dan berbasis pencegahan,” tutup Risma yang juga menjabat Wakil Rektor II Universitas Graha Edukasi Makassar.

 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru