Baghdad Kutuk Serangan Gabungan Arab Saudi-AS, Ancam Guncang Stabilitas Asia Barat

Namun, koalisi Perlawanan Islam di Irak, yang beranggotakan kelompok-kelompok bersenjata pro-Iran, membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut pernyataan Arab Saudi sebagai rekayasa yang tidak berdasar.

Kelompok itu bahkan memperingatkan bahwa setiap tindakan militer Saudi akan dibalas dengan respons yang jauh lebih keras.

Media Irak dan Iran melaporkan bahwa selain menewaskan sedikitnya 20 anggota PMF, serangan udara tersebut juga menyebabkan sedikitnya empat hingga lima penasihat Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) gugur.

Gelombang Kecaman dan Ancaman Balasan

Prosesi pemakaman para anggota PMF yang tewas berlangsung di Mosul, Najaf, dan sejumlah kota lainnya dengan ribuan pelayat menyerukan pembalasan terhadap Amerika Serikat dan Arab Saudi.

Di Baghdad, para pendukung PMF menggelar aksi unjuk rasa dan mendesak pemerintah mengusir Duta Besar Arab Saudi dari Irak.

Kelompok Kataib Hezbollah, salah satu faksi utama dalam PMF, memberikan tenggat waktu hingga 6 Agustus 2026 kepada pemerintah Irak untuk membuktikan kemampuannya melindungi kedaulatan negara.

BACA JUGA:  Atas perintah Trump, Amerika Keluar dari Puluhan Organisasi Internasional: Apakah Afghanistan Juga akan Terdampak?

Kelompok tersebut menegaskan bahwa pembalasan terhadap serangan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari apabila tidak ada langkah nyata dari pemerintah.

Kementerian Luar Negeri Iran turut mengecam operasi militer tersebut sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Irak dan menyebutnya sebagai tindakan agresif yang bertentangan dengan hukum internasional.

Gerakan Ansarullah Yaman (Houthi) juga mengutuk keras serangan tersebut dengan menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat dan Arab Saudi merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak serta hak rakyat Irak untuk menentukan masa depan negaranya sendiri.

Muqtada al-Sadr Serukan Irak Tidak Terseret Perang Regional

Di tengah meningkatnya ancaman pembalasan, ulama dan tokoh politik berpengaruh Muqtada al-Sadr menyerukan agar Irak tidak dijadikan medan perang bagi kekuatan-kekuatan regional maupun internasional.

Melalui pernyataan resminya, Al-Sadr meminta Korps Garda Revolusi Islam Iran dan seluruh kelompok bersenjata Irak menahan diri agar tidak menyeret negaranya ke dalam konflik yang lebih luas.

BACA JUGA:  Konflik Iran vs AS Kian Memanas, Syahrul Aidi Minta Indonesia Tidak Memihak dan Mengutuk Penjajahan

Ia juga mengimbau pemerintah Irak memperkuat keamanan nasional, melindungi warga sipil, menjaga tempat-tempat suci, serta mencegah kelompok ekstremis memanfaatkan situasi yang memanas untuk menciptakan instabilitas baru.

Namun, koalisi Perlawanan Islam di Irak, yang beranggotakan kelompok-kelompok bersenjata pro-Iran, membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut pernyataan Arab Saudi sebagai rekayasa yang tidak berdasar.

Kelompok itu bahkan memperingatkan bahwa setiap tindakan militer Saudi akan dibalas dengan respons yang jauh lebih keras.

Media Irak dan Iran melaporkan bahwa selain menewaskan sedikitnya 20 anggota PMF, serangan udara tersebut juga menyebabkan sedikitnya empat hingga lima penasihat Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) gugur.

Gelombang Kecaman dan Ancaman Balasan

Prosesi pemakaman para anggota PMF yang tewas berlangsung di Mosul, Najaf, dan sejumlah kota lainnya dengan ribuan pelayat menyerukan pembalasan terhadap Amerika Serikat dan Arab Saudi.

Di Baghdad, para pendukung PMF menggelar aksi unjuk rasa dan mendesak pemerintah mengusir Duta Besar Arab Saudi dari Irak.

Kelompok Kataib Hezbollah, salah satu faksi utama dalam PMF, memberikan tenggat waktu hingga 6 Agustus 2026 kepada pemerintah Irak untuk membuktikan kemampuannya melindungi kedaulatan negara.

BACA JUGA:  Konflik Iran vs AS Kian Memanas, Syahrul Aidi Minta Indonesia Tidak Memihak dan Mengutuk Penjajahan

Kelompok tersebut menegaskan bahwa pembalasan terhadap serangan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari apabila tidak ada langkah nyata dari pemerintah.

Kementerian Luar Negeri Iran turut mengecam operasi militer tersebut sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Irak dan menyebutnya sebagai tindakan agresif yang bertentangan dengan hukum internasional.

Gerakan Ansarullah Yaman (Houthi) juga mengutuk keras serangan tersebut dengan menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat dan Arab Saudi merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak serta hak rakyat Irak untuk menentukan masa depan negaranya sendiri.

Muqtada al-Sadr Serukan Irak Tidak Terseret Perang Regional

Di tengah meningkatnya ancaman pembalasan, ulama dan tokoh politik berpengaruh Muqtada al-Sadr menyerukan agar Irak tidak dijadikan medan perang bagi kekuatan-kekuatan regional maupun internasional.

Melalui pernyataan resminya, Al-Sadr meminta Korps Garda Revolusi Islam Iran dan seluruh kelompok bersenjata Irak menahan diri agar tidak menyeret negaranya ke dalam konflik yang lebih luas.

BACA JUGA:  Rusia Dorong Diplomasi AS-Iran, Akal Sehat Jadi Penentu

Ia juga mengimbau pemerintah Irak memperkuat keamanan nasional, melindungi warga sipil, menjaga tempat-tempat suci, serta mencegah kelompok ekstremis memanfaatkan situasi yang memanas untuk menciptakan instabilitas baru.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru