SulawesiPos.com – Peserta Kongres Umat Islam Indonesia VIII menyebut Presiden Prabowo Subianto butuh lebih banyak sosok seperti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat dialog di Jakarta, Minggu, 26 Juli 2026
Tetapi Amran langsung menepis anggapan bahwa capaian pangan bisa diselesaikan satu orang dan menegaskan swasembada adalah hasil kerja bersama lintas lembaga, ulama, hingga pemerintah daerah.
Pernyataan peserta itu muncul setelah Amran dinilai berani membenahi persoalan mendasar di sektor pangan.
Dalam forum yang digelar Majelis Ulama Indonesia tersebut, peserta menilai figur seperti Amran dibutuhkan lebih banyak di pemerintahan agar berbagai persoalan bangsa dapat dituntaskan lebih cepat.
“Bapak (Mentan Amran) itu tidak ditopang oleh kepentingan yang lain. Bapak Prabowo kalau butuh paling tidak tiga kayak Bapak, selesai. Bagaimana koordinasi sehingga orang potensial seperti Bapak tidak hanya Bapak satu orang?” tanya peserta.
Amran menjawab capaian di sektor pangan tidak bisa dilepaskan dari kerja kolektif banyak pihak.
Ia menyebut kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, akademisi, hingga MUI menjadi fondasi dalam mendorong target swasembada pangan.
“Koordinasi sudah kita lakukan. Swasembada ini bukan saya, bukan aku, tetapi kita, termasuk MUI. Kalau bukan MUI yang memberi nasihat, kami tidak mungkin bisa bekerja dengan baik karena kita harus menjadi teladan bagi puluhan ribu pegawai di kementerian. Tidak ada sukses yang bisa berdiri sendiri,” ujar Mentan Amran.
Dialog Bergeser ke Sawit dan Minyak Goreng
Setelah itu, dialog berkembang ke persoalan tata kelola sawit. Peserta menyampaikan aspirasi petani yang dinilai masih kesulitan menikmati nilai tambah industri karena akses terhadap pabrik pengolahan dinilai dikuasai kelompok besar.
“Banyak keluhan dari para petani sawit. Mereka punya hasil sawit, tetapi tidak punya pabrik minyak goreng karena pabrik-pabrik dikuasai oligarki. Usulan para petani adalah agar di kawasan-kawasan sawit dibangun pabrik-pabrik sehingga nilai tambahnya bisa dinikmati masyarakat,” ujar peserta.
Amran mengatakan pemerintah terus membenahi tata kelola sawit, termasuk menertibkan kawasan yang tidak sesuai ketentuan. Ia menyebut langkah itu bagian dari upaya memastikan sumber daya alam memberi manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat.
