SulawesiPos.com – Lebih dari 80 anggota parlemen Inggris dari House of Commons dan House of Lords, yang mewakili sedikitnya sembilan partai politik, mendesak pemerintahan baru Perdana Menteri Andy Burnham menjatuhkan embargo senjata penuh terhadap Israel. Mereka juga meminta sanksi ekonomi, penghentian seluruh perdagangan yang berkaitan dengan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, serta pengakuan atas temuan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai situasi di Gaza. Desakan itu disampaikan melalui surat resmi yang dipimpin anggota Partai Buruh Kim Johnson dan dipublikasikan pada 26 Juli 2026, sebagaimana dilaporkan The Jerusalem Post dan The New Arab.
Surat tersebut meminta pemerintah Inggris mengubah secara mendasar kebijakan terhadap konflik Palestina-Israel demi menegakkan hak-hak rakyat Palestina dan memastikan penghormatan terhadap hukum internasional.
Para anggota parlemen menilai pemerintahan baru memiliki kesempatan untuk membuka babak baru kebijakan luar negeri Inggris setelah pergantian kepemimpinan nasional.
Mereka mendesak London segera melaksanakan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menegaskan kewajiban negara-negara untuk tidak membantu tindakan yang dinilai melanggar hukum internasional.
Para penandatangan juga meminta pemerintah mengakui temuan Komisi Penyelidikan Independen PBB yang menyatakan telah terjadi tindakan yang dikategorikan sebagai genosida di Jalur Gaza.
Surat itu ditandatangani sejumlah tokoh politik Inggris, antara lain Diane Abbott, Jeremy Corbyn, Baroness Jenny Jones, dan Baroness Warsi.
Embargo Senjata dan Larangan Perdagangan Menjadi Tuntutan Utama
Para anggota parlemen meminta pemerintah memberlakukan embargo total terhadap ekspor senjata ke Israel.
Mereka juga mendesak penghentian seluruh kerja sama militer dan dukungan diplomatik yang dinilai memperkuat operasi Israel.
Selain itu, mereka meminta pelarangan perdagangan barang maupun jasa yang berasal dari atau mendukung permukiman Israel di Tepi Barat.
Desakan tersebut memperoleh dukungan kuat dari Palestine Solidarity Campaign, yang selama beberapa pekan terakhir menggalang kampanye nasional agar pemerintahan Burnham mengambil langkah lebih tegas dibanding pemerintahan sebelumnya.
