Kim Johnson menegaskan bahwa isu Palestina kini menjadi ujian utama bagi komitmen Partai Buruh terhadap prinsip kesetaraan hukum internasional.
Menurutnya, kecaman terhadap pelanggaran hukum internasional tidak boleh diterapkan secara selektif karena akan melemahkan kredibilitas tatanan hukum global yang selama ini diklaim Inggris sebagai salah satu pelindungnya.
Pemerintah Burnham Menolak Mengubah Kebijakan
Pemerintahan Andy Burnham menolak tuntutan agar secara resmi mengakui perang di Gaza sebagai genosida.
Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan pemerintah tetap berkomitmen mendorong perdamaian berkelanjutan bagi Palestina dan Israel.
London juga menyatakan akan terus mengupayakan penghentian penderitaan warga sipil di Gaza sekaligus menjaga keamanan Israel.
Namun pemerintah tidak memberikan tanggapan langsung terhadap tuntutan embargo senjata maupun larangan perdagangan dengan permukiman Israel.
Sebagai gantinya, pemerintah menegaskan bahwa Inggris telah menjatuhkan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas yang terkait dengan kekerasan pemukim di Tepi Barat.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa Inggris bersama Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia pernah menjatuhkan sanksi kepada Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich atas dugaan menghasut kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Permukiman Israel Kian Menjadi Sorotan Dunia
Permukiman Israel di Tepi Barat kembali menjadi fokus kritik masyarakat internasional karena dipandang menghambat terwujudnya solusi dua negara.
