Peserta Kongres Umat Islam Sebut Prabowo Butuh Tiga Mentan Amran, Jawabannya Bahas Sawit hingga Minyak Goreng

“Yang ilegal itu diambil negara bersama asetnya, termasuk pabrik-pabriknya. Itu nilainya ratusan triliun rupiah. Seingat saya, kebijakan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Memang masih ada yang belum selesai, tetapi satu per satu terus kita benahi,” jawabnya.

Menurut Amran, pembenahan sawit juga harus dibarengi hilirisasi agar Indonesia tidak berhenti sebagai pemasok bahan baku. Ia menegaskan pemerintah juga sedang menindak dugaan penyimpangan distribusi minyak goreng, mulai dari permainan harga hingga pengurangan isi kemasan.

“Minyak goreng sudah harganya tinggi, dikurangi juga takarannya, hanya sekitar 700 cc, tidak cukup satu kilogram. Ini kami tindak. Ada yang didenda Rp11 triliun. Kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Tidak usah remang-remang,” tegasnya.

Amran menambahkan ironi sempat terjadinya kelangkaan minyak goreng di dalam negeri padahal Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia menjadi alasan pemerintah memperketat penindakan.

“Minyak goreng kita terbesar di dunia, tetapi di negara kita pernah langka. Ini yang sedang kita luruskan. Kami lapor kepada Bapak Presiden waktu itu. Arahan Beliau hanya satu, ‘gas full, Pak Mentan’. Setelah itu kami bersurat kepada Kapolri untuk dilakukan penindakan,” katanya.

BACA JUGA:  Mau Diapakan Beras Selundupan 1.000 Ton? Mentan Amran dan Menkeu Purbaya Satu Suara: Musnahkan!

Peternakan dan Pesantren Masuk Agenda

Forum yang sama juga menyinggung tata niaga ayam dan telur yang dinilai masih rentan dikuasai perusahaan besar. Menurut Amran, pemerintah sedang menyiapkan model peternakan yang memperkuat posisi masyarakat lewat dukungan sektor hulu seperti pakan dan bibit, sementara usaha hilir dikembangkan oleh peternak kecil.

“Target kita, semua pulau mandiri protein, kemudian mandiri pangan, kemudian mandiri etanol. Hulu dibantu pakannya, dibantu DOC-nya, kemudian yang membangun di hilir rakyat kecil sehingga peternak tidak dipermainkan,” ujarnya.

Di akhir dialog, Amran juga mengajak pesantren mengambil peran lebih besar dalam ketahanan pangan nasional. Kementerian Pertanian, kata dia, menyiapkan dukungan bagi pesantren yang memiliki lahan produktif, mulai dari pengolahan lahan hingga bibit komoditas perkebunan strategis.

“Kalau ada pesantren yang membutuhkan, ada bibit tebu, kakao, kelapa, mente, kopi, semuanya gratis dari Bapak Presiden. Pengolahan lahannya juga gratis. Bibitnya gratis. Tinggal lahannya disiapkan, nanti kami tanami,” ujar Amran.

BACA JUGA:  Mentan Amran: Tanam Jagung Upaya Cegah Kejahatan Sejak di Hulu

“Yang ilegal itu diambil negara bersama asetnya, termasuk pabrik-pabriknya. Itu nilainya ratusan triliun rupiah. Seingat saya, kebijakan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Memang masih ada yang belum selesai, tetapi satu per satu terus kita benahi,” jawabnya.

Menurut Amran, pembenahan sawit juga harus dibarengi hilirisasi agar Indonesia tidak berhenti sebagai pemasok bahan baku. Ia menegaskan pemerintah juga sedang menindak dugaan penyimpangan distribusi minyak goreng, mulai dari permainan harga hingga pengurangan isi kemasan.

“Minyak goreng sudah harganya tinggi, dikurangi juga takarannya, hanya sekitar 700 cc, tidak cukup satu kilogram. Ini kami tindak. Ada yang didenda Rp11 triliun. Kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Tidak usah remang-remang,” tegasnya.

Amran menambahkan ironi sempat terjadinya kelangkaan minyak goreng di dalam negeri padahal Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia menjadi alasan pemerintah memperketat penindakan.

“Minyak goreng kita terbesar di dunia, tetapi di negara kita pernah langka. Ini yang sedang kita luruskan. Kami lapor kepada Bapak Presiden waktu itu. Arahan Beliau hanya satu, ‘gas full, Pak Mentan’. Setelah itu kami bersurat kepada Kapolri untuk dilakukan penindakan,” katanya.

BACA JUGA:  Kementan Ajak Warga Belanja Pangan Tanpa Panik Jelang Idulfitri

Peternakan dan Pesantren Masuk Agenda

Forum yang sama juga menyinggung tata niaga ayam dan telur yang dinilai masih rentan dikuasai perusahaan besar. Menurut Amran, pemerintah sedang menyiapkan model peternakan yang memperkuat posisi masyarakat lewat dukungan sektor hulu seperti pakan dan bibit, sementara usaha hilir dikembangkan oleh peternak kecil.

“Target kita, semua pulau mandiri protein, kemudian mandiri pangan, kemudian mandiri etanol. Hulu dibantu pakannya, dibantu DOC-nya, kemudian yang membangun di hilir rakyat kecil sehingga peternak tidak dipermainkan,” ujarnya.

Di akhir dialog, Amran juga mengajak pesantren mengambil peran lebih besar dalam ketahanan pangan nasional. Kementerian Pertanian, kata dia, menyiapkan dukungan bagi pesantren yang memiliki lahan produktif, mulai dari pengolahan lahan hingga bibit komoditas perkebunan strategis.

“Kalau ada pesantren yang membutuhkan, ada bibit tebu, kakao, kelapa, mente, kopi, semuanya gratis dari Bapak Presiden. Pengolahan lahannya juga gratis. Bibitnya gratis. Tinggal lahannya disiapkan, nanti kami tanami,” ujar Amran.

BACA JUGA:  Pengamat Nilai Kinerja Kementan Nyata, Sidak Buktikan Stok Beras Melimpah

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru