SulawesiPos.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan antara ulama dan umara (pemimpin pemerintahan) untuk menjaga kepentingan rakyat dan memperkuat pembangunan bangsa.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat menutup Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Presiden Prabowo menilai Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang memiliki akar kuat di masyarakat. Kedekatan para kiai dan ulama dengan warga dinilai menjadi modal penting dalam mengurai berbagai persoalan bangsa.
“Para kiai dan ulama adalah tokoh-tokoh yang paling dekat dengan rakyat, apalagi di pedesaan. Karena itu, para kiai dan ulama paham serta merasakan apa yang dirasakan rakyat paling bawah,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Menurut Kepala Negara, sinergi antara ulama dan pemerintah merupakan sebuah proses alamiah. Hal ini didasari fakta bahwa seluruh elemen negara, mulai dari aparat kepolisian, tentara, hingga pejabat pemerintahan, pada hakikatnya juga berasal dari rakyat.
”Ulama, pemerintahan, tentara, dan kepolisian sesungguhnya paham perasaan rakyat. Itu namanya ulama dan umara bersatu untuk negara dan bangsa,” imbuhnya.
Soroti Kebocoran Kekayaan Negara
Selain menyinggung sinergi nasional, Presiden Prabowo juga menggunakan kesempatan tersebut untuk berbicara secara terbuka mengenai kondisi ekonomi dan tata kelola negara. Ia menyoroti banyaknya penyimpangan yang menyebabkan kekayaan bangsa mengalir ke luar negeri sehingga tidak dapat dinikmati oleh rakyat.
Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak akan menutup-nutupi kondisi tersebut dan mengajak seluruh pihak untuk berani menghadapi kenyataan.
“Kita tidak perlu bicara yang manis-manis di depan. Sudah saatnya kita bicara apa adanya. Kesulitan yang kita alami sekarang harus berani kita hadapi,” tegas Prabowo.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyatakan bahwa upaya perbaikan yang sedang dilakukan pemerintah saat ini bukan bertujuan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan bentuk tanggung jawab bersama untuk membenahi kelalaian masa lalu.
”Ini bukan mencari kesalahan, anggaplah ini kelalaian bersama. Tapi saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Saya harus melaksanakan yang terbaik supaya tidak ingkar sumpah,” pungkasnya.
Kehadiran Presiden Prabowo di Bangkalan menjadi simbol penegasan bahwa kolaborasi antara tokoh agama dan pemerintah merupakan fondasi krusial dalam mengawal keadilan sosial dan memastikan kekayaan negara digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
