SulawesiPos.com – Pemerintah memastikan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 2026 berjalan sepanjang tahun tanpa jeda.
Skema ini diterapkan untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus menahan gejolak harga di pasar, dengan total target distribusi mencapai 828 ribu ton.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa pola penyaluran tahun ini berbeda dibanding sebelumnya yang cenderung bersifat musiman.
Kini, distribusi dilakukan secara berkelanjutan dari awal hingga akhir tahun agar intervensi harga bisa lebih konsisten.
“Total SPHP tahun ini 828 ribu ton yang harus kami salurkan,” sebut Rizal di Jakarta, Jumat (3/4/2026).
Target penyaluran tersebut mengacu pada penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional melalui Surat Nomor 204/TS.03.03/K/2/2026 tertanggal 11 Februari 2026.
Penugasan itu menegaskan Bulog sebagai pelaksana utama dalam menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk menjaga stabilitas pangan nasional.
“Dasar hukum penugasan kami sesuai dengan Perbadan (Peraturan Badan) Pangan Nasional Nomor 204 tanggal 11 Februari 2026,” lanjutnya.
Dalam pelaksanaannya, Bulog menyalurkan beras SPHP langsung ke berbagai jalur distribusi agar mudah dijangkau masyarakat.
Pasar rakyat menjadi salah satu titik utama, disusul koperasi desa dan kelurahan, termasuk Koperasi Merah Putih yang disiapkan sebagai mitra penyaluran berkelanjutan.
Tak hanya itu, jaringan distribusi juga diperluas melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang melibatkan kementerian, pemerintah daerah, hingga berbagai lembaga.
Program ini menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau.
Secara nasional, penyaluran beras SPHP menjangkau sekitar 80 ribu titik distribusi.
Jaringan tersebut mencakup Rumah Pangan Kita (RPK), koperasi milik daerah, koperasi instansi pemerintah, hingga outlet binaan pemerintah daerah.
Bahkan, ritel modern dan swalayan juga dilibatkan untuk memperluas akses masyarakat.
Beras yang disalurkan merupakan beras medium dengan kemasan utama 5 kilogram, serta mulai disiapkan kemasan 2 kilogram untuk menjangkau kebutuhan rumah tangga yang lebih kecil.
Dari sisi kualitas, beras ini telah memenuhi standar pemerintah, termasuk kadar air dan tingkat pecahan.
Sementara itu, harga jual tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Untuk zona 1, yaitu wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi, harga beras berada di angka Rp12.500 per kilogram.
Sementara untuk zona 2, yaitu Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan dipatok dengan harga Rp13.100 per gram.
Selanjutnya untuk zona 3 dengan harga Rp13.500 per gram di wilayah Maluku dan Papua.
