SulawesiPos.com – Pengguna rokok elektrik atau vape yang mengalami ketergantungan nikotin di Sulawesi Selatan akan mendapat pendampingan untuk berhenti melalui layanan kesehatan di puskesmas.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyiapkan konseling khusus agar pengguna memperoleh bantuan medis untuk mengatasi ketergantungan.
Program tersebut menjadi bagian dari langkah Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel menyikapi meningkatnya perhatian pemerintah terhadap penggunaan vape, terutama di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pelajar.
Kepala Dinkes Sulsel, dr Evi Mustikawati Arifin, mengatakan penanganan pengguna rokok elektrik perlu dilakukan melalui pendekatan kesehatan.
Menurutnya, larangan saja tidak cukup apabila pengguna sudah mengalami ketergantungan nikotin.
“Dinas Kesehatan mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, dan rehabilitatif berbasis layanan kesehatan, bukan sekadar pelarangan sepihak,” ujar Evi, Minggu (8/11/2026).
Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) di puskesmas.
Layanan yang selama ini ditujukan bagi perokok konvensional tersebut juga akan menjangkau pengguna vape.
Melalui fasilitas ini, masyarakat dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terlatih untuk mengurangi hingga menghentikan penggunaan rokok elektrik.
Pengguna Dibantu Hadapi Gejala Putus Nikotin
Pendampingan kesehatan diperlukan karena penghentian penggunaan vape dapat memunculkan gejala putus nikotin atau withdrawal.
Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan bagi pengguna yang berusaha menghentikan kebiasaannya.
Evi menjelaskan, tenaga konselor akan mendampingi pengguna secara bertahap selama proses penghentian ketergantungan.
“Layanan ini mendampingi pengguna melewati fase withdrawal atau gejala putus nikotin secara bertahap dengan pendampingan tenaga konselor terlatih,” kata Evi.
Dinkes Sulsel juga menyiapkan ruang konsultasi tanpa stigma agar masyarakat, termasuk pelajar, tidak merasa takut atau malu ketika mencari bantuan di fasilitas kesehatan.
Di sisi lain, program konseling ini berjalan beriringan dengan kebijakan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang mengimbau pelarangan penggunaan vape bagi ASN, pegawai non-ASN, karyawan badan usaha milik daerah (BUMD), dan pelajar.
Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Sulsel Nomor 338/15256/DINKES tertanggal 3 November 2026.
Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta memperkuat pengawasan serta mendorong penerbitan aturan yang melarang penggunaan dan peredaran rokok elektrik di lingkungan sekolah, kampus, hingga pesantren.
Selain layanan konseling, Dinkes Sulsel akan menggencarkan edukasi mengenai bahaya nikotin dengan melibatkan komunitas dan kelompok pemuda.
Masyarakat juga didorong mengganti kebiasaan menggunakan vape dengan aktivitas positif, seperti olahraga.
Evi turut mengingatkan bahwa beralih dari rokok konvensional ke vape bukan berarti seseorang terbebas dari risiko ketergantungan nikotin. Penggunaan keduanya secara bersamaan justru berpotensi menimbulkan ketergantungan ganda.
