Ia pernah bertugas di sejumlah wilayah, termasuk Palopo, Bone dan Takalar. Setelah itu, ia dipercaya menjadi sekretaris pribadi Raja Bone pada 1931. Kariernya berlanjut di lingkungan Pemerintah Swapraja Bone hingga kemudian menyandang gelar Arung Macege.
Pengalaman panjang tersebut membuat Pettarani memahami pemerintahan bukan hanya dari lingkungan kerajaan, tetapi juga dari struktur birokrasi yang berkembang pada masa kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, ia kembali menduduki jabatan pemerintahan. Pettarani menjadi Kepala Daerah Bone pada 1950, kemudian dipercaya sebagai Residen Koordinator Sulawesi Selatan pada 1955.
Setahun kemudian, perjalanan panjang itu mengantarkannya ke posisi yang jauh lebih besar.
Pada 1 Juni 1956, Andi Pangerang Pettarani diangkat sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi. Ia kemudian sempat menjalankan tugas sebagai Gubernur Militer sekaligus Ketua Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan/Tenggara pada 1958 sebelum kembali memimpin sebagai Gubernur Sulawesi.
Pettarani juga dipercaya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia pada 1959.
Jabatan gubernur itu menjadi babak penting dalam sejarah hidupnya. Sebab, Pettarani tercatat sebagai pejabat terakhir yang menduduki jabatan Gubernur Sulawesi, sebelum jabatan tersebut dihapus pada 1960 setelah struktur pemerintahan wilayah Sulawesi berubah.
Memilih Republik, Menolak Kerja Sama Belanda
Kisah Pettarani tidak hanya tentang jabatan. Salah satu bagian penting dalam perjalanan hidupnya justru terjadi ketika ia harus menentukan sikap di tengah upaya Belanda kembali menguasai Indonesia.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan, sejumlah tokoh di Sulawesi mengambil posisi untuk mempertahankan keberadaan Republik Indonesia. Pettarani termasuk di dalamnya.
Pada masa itu, ia memilih tidak bekerja sama dengan Belanda. Sikap tersebut bahkan membuatnya meninggalkan kedudukannya dalam Pemerintah Swapraja Bone pada 1946.
Setelah itu, ia kembali ke Jongaya dan terlibat dalam aktivitas politik melalui PNI Gowa. Ia kemudian menghadapi tindakan penahanan oleh Belanda.
Pilihan tersebut menjadi bagian dari perjalanan politik Pettarani yang menunjukkan bahwa latar belakang bangsawan tidak membuatnya otomatis berdiri di sisi kekuasaan kolonial.
Ia justru mengambil posisi bersama gerakan yang mendukung Republik.
Keterlibatannya dalam periode awal kemerdekaan juga terlihat ketika ia menjadi salah satu tokoh Sulawesi yang berangkat ke Jakarta dalam rangkaian agenda PPKI pada 1945.
