Komnas HAM Desak TNI Transparan, Minta Akses Periksa 4 Tersangka Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS Andrie Yunus

SulawesiPos.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyurati Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna memperoleh akses untuk memeriksa empat tersangka dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, mengatakan pihaknya masih menunggu respons dari TNI terkait permintaan tersebut.

“Kita juga masih menunggu, kita sudah menyampaikan surat kepada TNI untuk mendapatkan akses untuk memeriksa empat orang (tersangka),” ujar Saurlin di Gedung Komnas HAM, dikutip dari Antara, Kamis (9/4/2026).

Permintaan pemeriksaan langsung terhadap para tersangka dilakukan untuk memperdalam fakta-fakta yang telah dikumpulkan serta membandingkan informasi dari berbagai sumber.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan proses penanganan kasus berjalan secara objektif dan komprehensif.

Dorong Transparansi Penyidikan TNI

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

BACA JUGA:  Di Rakorter TNI 2026, Mentan Amran Tekankan Kolaborasi TNI untuk Ketahanan Pangan Nasional

Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM meminta agar proses penyidikan berjalan transparan, termasuk memberikan akses kepada lembaga tersebut untuk bertemu langsung dengan para tersangka.

“Salah satu yang kita minta agar proses penyidikan di Puspom berjalan secara transparan. Itu kita minta tiga hal, salah satunya adalah Komnas HAM diberi akses untuk bertemu dengan empat pelaku,” katanya.

Komnas HAM menargetkan pemeriksaan dapat dilakukan pada Jumat (10/4), namun hingga kini masih menunggu persetujuan dari pihak Puspom TNI.

Selain fokus pada empat tersangka yang telah ditahan, Komnas HAM juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Pramono menyebut adanya indikasi bahwa pelaku tidak hanya terbatas pada empat orang yang saat ini diproses oleh TNI.

“Artinya jika ada berarti berpeluang peradilan lain dilakukan,” ujarnya.

Hal ini juga berkaitan dengan tuntutan masyarakat sipil yang menginginkan agar kasus tersebut diproses melalui peradilan umum.

Sekilas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Kasus ini bermula dari insiden penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang menimbulkan kecaman luas dari masyarakat sipil.

BACA JUGA:  Komnas HAM Tanggapi Teror ke Ketua BEM UGM, Tekankan Kritik Merupakan Hak Warga Negara

Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas advokasi yang dilakukan korban, sehingga memicu kekhawatiran terkait keamanan aktivis HAM di Indonesia.

Sejumlah pihak kemudian mendesak agar kasus ini diusut secara transparan dan tuntas, termasuk membuka kemungkinan keterlibatan aktor intelektual di balik aksi tersebut.

SulawesiPos.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyurati Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna memperoleh akses untuk memeriksa empat tersangka dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, mengatakan pihaknya masih menunggu respons dari TNI terkait permintaan tersebut.

“Kita juga masih menunggu, kita sudah menyampaikan surat kepada TNI untuk mendapatkan akses untuk memeriksa empat orang (tersangka),” ujar Saurlin di Gedung Komnas HAM, dikutip dari Antara, Kamis (9/4/2026).

Permintaan pemeriksaan langsung terhadap para tersangka dilakukan untuk memperdalam fakta-fakta yang telah dikumpulkan serta membandingkan informasi dari berbagai sumber.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan proses penanganan kasus berjalan secara objektif dan komprehensif.

Dorong Transparansi Penyidikan TNI

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

BACA JUGA:  ICJR Nilai Aparat di Kasus Pedagang Es Gabus Kemayoran Berpotensi Dipidana KUHP Baru

Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM meminta agar proses penyidikan berjalan transparan, termasuk memberikan akses kepada lembaga tersebut untuk bertemu langsung dengan para tersangka.

“Salah satu yang kita minta agar proses penyidikan di Puspom berjalan secara transparan. Itu kita minta tiga hal, salah satunya adalah Komnas HAM diberi akses untuk bertemu dengan empat pelaku,” katanya.

Komnas HAM menargetkan pemeriksaan dapat dilakukan pada Jumat (10/4), namun hingga kini masih menunggu persetujuan dari pihak Puspom TNI.

Selain fokus pada empat tersangka yang telah ditahan, Komnas HAM juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Pramono menyebut adanya indikasi bahwa pelaku tidak hanya terbatas pada empat orang yang saat ini diproses oleh TNI.

“Artinya jika ada berarti berpeluang peradilan lain dilakukan,” ujarnya.

Hal ini juga berkaitan dengan tuntutan masyarakat sipil yang menginginkan agar kasus tersebut diproses melalui peradilan umum.

Sekilas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Kasus ini bermula dari insiden penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang menimbulkan kecaman luas dari masyarakat sipil.

BACA JUGA:  Komnas HAM Minta Prabowo Evaluasi Operasi Keamanan di Papua Usai Kematian Sipil di Intan Jaya

Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas advokasi yang dilakukan korban, sehingga memicu kekhawatiran terkait keamanan aktivis HAM di Indonesia.

Sejumlah pihak kemudian mendesak agar kasus ini diusut secara transparan dan tuntas, termasuk membuka kemungkinan keterlibatan aktor intelektual di balik aksi tersebut.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru