TAG
Komnas HAM
Berantas Mafia Pangan, Mentan Amran Dapat Dukungan Komnas HAM dan PPM LVRI
Mentan Andi Amran Sulaiman mendapat dukungan Komnas HAM dan PPM LVRI dalam upaya memberantas mafia pangan serta memperkuat tata kelola perta
Komnas HAM Minta Prabowo Evaluasi Operasi Keamanan di Papua Usai Kematian Sipil di Intan Jaya
Komnas HAM Papua meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi tata kelola operasi keamanan di Papua setelah kematian warga sipil Okto Tigau di Intan Jaya. Lembaga itu menilai pendekatan keamanan harus bergeser dari represif ke perlindungan warga sipil berbasis HAM.
Komnas HAM Catat 151 Aduan Penyiksaan, Desak Komitmen Bersama Hentikan Kekerasan
Komnas HAM mencatat 151 aduan penyiksaan sepanjang Januari 2024 hingga Mei 2026 dan mendorong komitmen bersama menghentikan kekerasan demi martabat manusia.
Willy Aditya: Revisi UU HAM Harus Perkuat Perlindungan Warga, Bukan Rebutan Kewenangan
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan revisi UU HAM harus difokuskan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara dan tidak terjebak pada perebutan kewenangan antar lembaga.
Kemenham Bantah Komnas HAM Tak Dilibatkan dalam Revisi UU HAM, Klaim Proses Sudah Partisipatif
Kementerian HAM membantah tudingan Komnas HAM terkait revisi UU HAM yang dinilai tidak partisipatif. Polemik juga muncul terkait independensi dan kewenangan Komnas HAM.
Komnas HAM Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis oleh Kementerian HAM, Dianggap Rawan Konflik Kepentingan
Komnas HAM mengkritik rencana sertifikasi aktivis oleh Kementerian HAM karena berpotensi melanggar prinsip kebebasan dan memicu konflik kepentingan.
Komnas HAM Kritik Putusan PTUN soal Mei 98, Berpotensi Tutup Jalan Kebenaran Korban
Komnas HAM menilai putusan PTUN Jakarta terkait Mei 1998 berpotensi menghambat pengungkapan kebenaran dan pemenuhan hak korban.
Komnas HAM: Pelaku Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus Lebih dari 4 Orang
Komnas HAM menduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS lebih dari empat orang dan mendesak Polri mengusut keterlibatan pihak lain.
Komnas HAM Desak TNI Transparan, Minta Akses Periksa 4 Tersangka Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM meminta akses ke TNI untuk memeriksa empat tersangka kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, sekaligus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain.
Komnas HAM: Penyidikan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Sudah 80 Persen
Komnas HAM menyebut penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus telah mencapai 80 persen, namun masih menunggu visum dan keterangan korban.
Komnas HAM Periksa Polda Metro Jaya soal Kasus Air Keras Aktivis KontraS, Dalami Keterlibatan TNI
Komnas HAM memeriksa Polda Metro Jaya terkait kasus air keras terhadap aktivis KontraS. Empat terduga pelaku dari BAIS TNI telah diamankan, sementara dugaan keterlibatan sipil masih didalami.
Komnas HAM: Pemulihan Andrie Yunus Butuh Hingga 2 Tahun akibat Luka Bakar Serangan Air Keras
Komnas HAM menyebut pemulihan Andrie Yunus akibat serangan air keras bisa memakan waktu hingga dua tahun, dengan biaya pengobatan ditanggung LPSK.
Komnas HAM Dalami Dampak Medis dan Psikologis Aktivis KontraS Korban Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Komnas HAM mendalami kondisi medis dan psikologis Andrie Yunus pasca penyiraman zat kimia, sebagai dasar penyusunan rekomendasi dan perlindungan hak korban.
Usai Jadi Korban Penyiraman Air Keras, Komnas HAM Bentuk Tim Khusus dan Tetapkan Andrie Yunus sebagai Pembela HAM
Komnas HAM membentuk tim khusus dan menetapkan Andrie Yunus sebagai Pembela HAM untuk memperkuat perlindungan dan mendesak pengusutan cepat kasus penyiraman air keras.
Komnas HAM Tetapkan Aktivis KontraS Andrie Yunus sebagai Pembela HAM
Komnas HAM menetapkan aktivis KontraS Andrie Yunus sebagai Pembela HAM usai penyiraman air keras, sekaligus mendesak polisi segera mengusut kasus.
Komnas HAM Tanggapi Teror ke Ketua BEM UGM, Tekankan Kritik Merupakan Hak Warga Negara
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah hak yang wajib dilindungi negara. Pernyataan itu disampaikan menyusul dugaan teror terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto.
