SulawesiPos.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, menilai gejolak nilai tukar rupiah dan tekanan di pasar keuangan tidak bisa direspons hanya dengan kebijakan teknis moneter.
Menurutnya, faktor paling menentukan saat ini justru kemampuan otoritas ekonomi dalam membangun kepercayaan publik dan mengelola ekspektasi investor.
Kholid mengatakan pasar keuangan bergerak sangat cepat dan sensitif terhadap persepsi maupun arah kebijakan pemerintah.
Karena itu, komunikasi yang konsisten dari pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, hingga otoritas fiskal dinilai penting agar pelaku pasar tidak membentuk kekhawatiran berlebihan terhadap kondisi ekonomi nasional.
“Perlu ada strategic management, ekspektasi. Bagaimana mengelola ekspektasi itu strategic. Jadi bukan hanya kebijakan teknis modern, tapi manajemen ekspektasinya harus diperkuat,” ujar Kholid dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur BI di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Investor Dinilai Lebih Fokus pada Risiko Masa Depan
Politikus Fraksi PKS itu menjelaskan pola pembacaan investor terhadap kondisi ekonomi global saat ini telah berubah.
Jika sebelumnya pelaku pasar banyak mengacu pada data historis, kini investor dinilai lebih fokus membaca risiko di masa depan serta arah kebijakan pemerintah.
Kholid bahkan menyinggung teori rational expectation yang diperkenalkan ekonom Robert Lucas untuk menggambarkan cara kerja pasar saat ini.
Menurutnya, investor dan pelaku industri kini lebih dahulu menghitung potensi risiko ke depan sebelum mengambil keputusan investasi.
“Bahwa pelaku pasar, investor, hedge fund, industri, mereka itu membuat pricing yang rasional dengan cara apa? Bukan data kemarin, bukan data hari ini, tapi pricing futurist. Jadi resiko-resiko di masa depan itu di-pricing oleh market, ditarik pada hari ini,” tegasnya.
Ia menilai respons otoritas tidak cukup hanya berupa intervensi teknis di pasar keuangan tanpa penguatan komunikasi kebijakan.
Dalam pandangannya, tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan sekadar menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga mematahkan persepsi bahwa Indonesia sedang menuju krisis seperti 1998.
Kholid menyebut trauma kolektif terhadap krisis ekonomi masa lalu masih memengaruhi cara publik dan pasar membaca kondisi ekonomi saat ini.
Karena itu, ia meminta seluruh otoritas ekonomi menunjukkan komunikasi dan kebijakan yang konsisten.
“Message-nya harus loud and clear, harus konsisten. Ini sangat penting. Jadi kalau otoritas itu kompak, otoritas moneter, industri jasa keuangan, kementerian keuangan, dan tetap diikuti dengan tindakan policy yang konsisten, itu memberikan sinyal bahwasannya hari ini itu berbeda dengan 98,” pungkas Kholid.
