Komisi XI DPR menegaskan tidak ada target waktu khusus bagi Bank Indonesia untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level tertentu. Fokus utama pemerintah dan BI saat ini adalah menjaga stabilitas rupiah serta memperkuat kepercayaan pasar.
Komisi XI DPR mendorong percepatan substitusi impor dan peningkatan ekspor nasional sebagai langkah memperkuat industri dalam negeri serta menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Komisi XI DPR menegaskan penyesuaian tugas Dewan Komisioner LPS wajib dikonsultasikan dengan DPR sebagai amanat UU P2SK dan bagian dari penguatan akuntabilitas.
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah, BI, dan OJK memperkuat pengelolaan ekspektasi serta komunikasi pasar di tengah pelemahan rupiah dan tekanan ekonomi.
Komisi XI DPR RI menilai keluarnya sejumlah saham Indonesia dari indeks MSCI menjadi alarm untuk memperkuat kredibilitas dan daya saing pasar modal nasional.
Komisi XI DPR RI meminta kebijakan menjaga stabilitas rupiah dilakukan secara hati-hati agar tidak menghambat kredit UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Rupiah melemah hingga menembus Rp17.600 per dolar AS akibat tekanan global dan kenaikan harga minyak dunia. Meski begitu, DPR dan pemerintah memastikan kondisi ekonomi Indonesia belum separah krisis 1998.
Komisi XI DPR RI akan menggelar fit and proper test terhadap 10 calon anggota Dewan Komisioner OJK pada Rabu (11/3/2026). Hasil uji kelayakan akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/3/2026).
DPR RI menyetujui Taufiqul Rahman sebagai anggota BS LPS sisa masa jabatan 2023–2028 usai lolos uji kelayakan Komisi XI untuk mengisi posisi yang kosong.
