SulawesiPos.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum memberikan dukungan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober 2026 karena elektabilitas koalisinya terus merosot dan hubungan kedua pemimpin merenggang akibat perbedaan kebijakan mengenai Iran, Gaza, Lebanon, dan agenda keamanan Asia Barat, demikian laporan Axios yang ditulis Barak Ravid dan dipublikasikan pada 14 Agustus 2026 berdasarkan keterangan sejumlah pejabat serta sumber yang mengetahui komunikasi mereka.
Survei-survei yang dikutip Axios memperkirakan koalisi Netanyahu hanya akan memperoleh 49–53 dari 120 kursi Knesset, jauh di bawah 68 kursi yang dikuasainya saat ini dan ambang mayoritas 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.
Sebaliknya, partai-partai oposisi diproyeksikan mengumpulkan 67–70 kursi, sementara mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Gadi Eizenkot, mencatat tingkat penerimaan publik yang lebih tinggi daripada Netanyahu dalam sebagian besar jajak pendapat.
Situasi tersebut menempatkan Netanyahu bukan lagi sekadar dalam perjuangan memenangi pemilu, melainkan dalam upaya mencegah lawan-lawannya memperoleh dukungan yang cukup untuk membentuk kabinet baru.
Apabila kubu pemerintah maupun oposisi gagal mencapai mayoritas, Netanyahu berpeluang tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga pemilu berikutnya diselenggarakan.
Pemilu 27 Oktober akan memilih seluruh 120 anggota Knesset dan menjadi pemungutan suara nasional pertama Israel sejak serangan 7 Oktober 2023 serta rangkaian perang di Gaza, Lebanon, dan Iran.
Jawaban Mengejutkan di Ruang Oval
Ketika Trump bertemu Netanyahu di Ruang Oval sekitar dua pekan sebelum laporan Axios diterbitkan, Presiden AS itu menanyakan posisi Netanyahu dalam survei, tetapi sang perdana menteri terdiam sebelum seorang penasihatnya menyela dengan menyatakan bahwa ia sedang unggul.
Pernyataan sang penasihat bertolak belakang dengan gambaran mayoritas jajak pendapat yang menunjukkan penyusutan tajam dukungan terhadap blok pemerintahan Netanyahu.
Trump telah ditanya sedikitnya empat kali dalam beberapa pekan terakhir mengenai kemungkinan mendukung Netanyahu, tetapi selalu menghindari pernyataan dukungan secara terbuka.
Dalam wawancara dengan pembawa acara radio Hugh Hewitt pada Juli, Trump juga tidak bersedia menyatakan bahwa Netanyahu merupakan tokoh terbaik untuk memimpin Israel dan hanya mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal sebagian besar pesaing politik Netanyahu.
Presiden AS itu memang pernah memuji Netanyahu sebagai pemimpin pemerintahan masa perang yang hebat, tetapi penggunaan bentuk lampau dalam sejumlah pernyataannya memunculkan tafsir bahwa dukungan politik Washington tidak lagi dapat dianggap otomatis.
Menurut dua pejabat senior AS yang dikutip Axios, Trump masih menyukai Netanyahu secara pribadi, tetapi semakin kecewa terhadap berbagai keputusan dan kebijakannya.
Iran, Gaza, dan Lebanon Memperlebar Jarak
Kerenggangan keduanya semakin terlihat setelah tujuan kebijakan luar negeri serta kepentingan politik domestik Washington dan Tel Aviv mulai berbeda dalam penanganan perang Iran, operasi militer di Gaza, dan persoalan keamanan Lebanon.
Pada awal perang melawan Iran, beberapa penasihat dekat Trump memperkirakan presiden akan mendukung Netanyahu, terlebih Trump ketika itu menyerukan pemberian pengampunan untuk mengakhiri persidangan kasus korupsi perdana menteri Israel tersebut.
Namun, konflik yang berlarut-larut dan kebuntuan diplomatik membuat Trump semakin frustrasi hingga, menurut dua sumber Axios, ia secara pribadi menggambarkan Netanyahu sebagai musuh terbesar bagi dirinya sendiri.
Ketegangan terbaru muncul setelah Netanyahu secara terbuka menolak rencana Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump yang menghubungkan perlucutan senjata Hamas dengan tahapan penarikan pasukan Israel dan pembentukan tata kelola baru di wilayah Palestina tersebut.
Gedung Putih menilai penolakan Netanyahu lebih mencerminkan kepentingan kampanye menjelang pemilu daripada keputusan kebijakan final, tetapi Washington tetap menuntut Israel membatasi serangan di Gaza agar proses demiliterisasi dapat dimulai.
