SulawesiPos.com – Pemerintahan Presiden Donald Trump memperkuat kebijakan perdagangan America First dengan memperketat penegakan aturan antidumping terhadap produk-produk asal China yang dinilai membanjiri pasar Amerika Serikat melalui subsidi pemerintah, sehingga mengancam industri manufaktur domestik, lapangan kerja, ketahanan ekonomi, dan keamanan nasional.
Pemerintah Amerika Serikat menilai praktik dumping telah berlangsung selama puluhan tahun ketika berbagai produk China dijual dengan harga sangat murah. Kondisi itu dinilai membuat banyak industri lokal kehilangan daya saing di pasar dalam negeri.
Dalam perdagangan internasional, dumping merupakan praktik menjual barang di pasar luar negeri dengan harga sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi atau harga pasar normal. Praktik itu umumnya disebut ditopang subsidi pemerintah untuk menguasai pasar dan melemahkan produsen lokal.
Pada hari pertama kembali menjabat sebagai presiden, Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif America First Trade Policy yang menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap tarif dan bea masuk atas produk-produk China.
Pemerintah AS juga memperkuat penegakan hukum melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dengan menerapkan bea antidumping dan bea imbalan (countervailing duties) terhadap berbagai produk yang dianggap merugikan industri dalam negeri.
Industri Strategis Jadi Sasaran Persaingan
Pemerintah AS menilai sektor-sektor yang paling terdampak meliputi baja, aluminium, otomotif, mineral kritis, pupuk, produk pangan, kayu, tekstil, furnitur, serta industri kimia.
Sektor-sektor tersebut mempekerjakan puluhan juta pekerja Amerika sehingga tekanan akibat masuknya produk murah dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang luas.
Washington juga menilai strategi industri Beijing bertujuan memperluas dominasi rantai pasok global dengan melemahkan daya saing produsen di Amerika Serikat dan Eropa.
Menurut pemerintah AS, China secara konsisten memanfaatkan berbagai celah perdagangan, termasuk mengubah klasifikasi produk serta mengekspor barang melalui negara ketiga untuk menghindari tarif.
Pemerintah Trump menegaskan penegakan hukum perdagangan harus terus diperkuat agar seluruh negara mematuhi aturan perdagangan internasional yang telah disepakati.
Dominasi Mineral Kritis Jadi Perhatian
Amerika Serikat menaruh perhatian besar terhadap dominasi China dalam rantai pasok mineral strategis dunia.
Data yang dikutip menyebut China menguasai sekitar 60 persen produksi logam tanah jarang dunia dan hampir 90 persen kapasitas pemurniannya.
Menteri Dalam Negeri Amerika Serikat Doug Burgum mengatakan dominasi tersebut dapat digunakan sebagai instrumen ekonomi dengan meningkatkan pasokan hingga harga jatuh sehingga perusahaan-perusahaan pesaing kehilangan keuntungan.
Selain logam tanah jarang, China juga menguasai sekitar 60 persen pasokan global glifosat, bahan kimia utama dalam produksi herbisida yang sangat penting bagi sektor pertanian modern.
Pemerintah AS memperingatkan bahwa ketergantungan terhadap bahan baku strategis dari satu negara dapat meningkatkan risiko terhadap ketahanan pangan dan keamanan nasional.
Baja dan Otomotif Masuk Fokus Pengawasan
China saat ini merupakan produsen sekaligus eksportir baja terbesar di dunia.
Ekspor baja China dilaporkan meningkat sekitar 7,5 persen sepanjang periode 2024 hingga 2025 sehingga mendorong pemerintah AS membuka penyelidikan mengenai kelebihan kapasitas produksi struktural industri baja China.
Laporan tersebut memperkirakan kelebihan kapasitas baja global dapat mencapai sekitar 721 juta ton metrik pada 2027, yang berpotensi memperbesar tekanan terhadap produsen di berbagai negara.
Sektor otomotif juga menjadi perhatian setelah ekspor komponen bodi kendaraan China ke Uni Eropa meningkat sekitar 327 persen pada 2023.
Pemerintah Amerika Serikat menyatakan tidak ingin pola yang sama terjadi di pasar domestiknya karena dikhawatirkan akan melemahkan industri otomotif nasional.
Persaingan Dagang Bergeser ke Perebutan Teknologi dan Rantai Pasok
Persaingan ekonomi antara Amerika Serikat dan China kini tidak lagi terbatas pada persoalan tarif impor semata, tetapi juga mencakup penguasaan teknologi tinggi, mineral kritis, energi, pangan, semikonduktor, kecerdasan buatan, hingga rantai pasok global.
Banyak ekonom menilai kebijakan antidumping diperlukan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, namun efektivitasnya tetap bergantung pada keseimbangan antara perlindungan industri nasional dan kelancaran perdagangan internasional.
Di sisi lain, para pengamat juga mengingatkan bahwa eskalasi perang dagang berkepanjangan berpotensi meningkatkan biaya produksi global, mendorong inflasi, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Karena itu, penyelesaian melalui dialog dan mekanisme perdagangan multilateral dinilai tetap penting bagi stabilitas ekonomi internasional. (Ali)
