SulawesiPos.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah lima peserta pelatihan Program Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih dilaporkan meninggal dunia.
Nurdin menyampaikan duka cita atas wafatnya para peserta dan menegaskan bahwa insiden tersebut harus menjadi momentum pembenahan total dalam sistem pelatihan. Menurut dia, keselamatan peserta wajib ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap program pengembangan sumber daya manusia.
Politikus Golkar itu menilai evaluasi tidak boleh berhenti pada aspek teknis pelatihan semata. Pemerintah, kata dia, perlu menelaah ulang seluruh rangkaian pelaksanaan, mulai dari seleksi kesehatan peserta, pengawasan kondisi fisik selama pendidikan, hingga kesiapan sistem penanganan medis saat terjadi kondisi darurat.
Nurdin juga menekankan bahwa SPPI memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih secara profesional. Karena itu, pelatihan harus tetap menjaga kualitas pembentukan kompetensi tanpa mengorbankan aspek keselamatan peserta.
Dorong Penguatan Materi Manajerial
Selain evaluasi keselamatan, Nurdin meminta kurikulum pelatihan disempurnakan agar lulusan SPPI benar-benar siap mengelola koperasi modern. Ia menilai materi pelatihan harus lebih kuat pada kemampuan teknis dan manajerial yang dibutuhkan dalam operasional koperasi.
Kompetensi yang perlu diperkuat, menurut dia, mencakup pengelolaan persediaan barang, penataan produk, strategi pemasaran dan penjualan, akuntansi, audit, serta tata kelola keuangan yang akuntabel.
Dengan bekal itu, para penggerak koperasi diharapkan mampu membangun koperasi desa yang sehat, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.
Pernyataan Nurdin Halid ini muncul di tengah sorotan terhadap skema pelatihan SPPI yang sebelumnya juga dievaluasi pemerintah menyusul kasus kematian peserta. Belakangan, istilah latsarmil untuk program tersebut telah dihapus dan diganti menjadi pembekalan bela negara dan manajerial.
