SulawesiPos.com – Afrika berada di persimpangan sejarah ketika populasinya diproyeksikan mencapai 2,5 miliar jiwa pada 2050 dan menjadi kawasan dengan pertumbuhan penduduk tercepat di dunia, sementara para ekonom, pembuat kebijakan, dan lembaga internasional memperdebatkan kemampuan benua tersebut mengubah ledakan demografi menjadi kemakmuran ekonomi berkelanjutan di tengah melemahnya bantuan internasional, surutnya investasi asing, stagnasi tata kelola pemerintahan, serta tantangan industrialisasi yang masih membayangi transformasi ekonomi kawasan, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera pada Jumat (12/6/2026).

Saat ini Afrika dihuni sekitar 1,6 miliar penduduk dan jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat hingga mendekati dua kali lipat dalam beberapa dekade mendatang.

Data United Nations Department of Economic and Social Affairs menunjukkan Afrika akan menjadi pusat pertumbuhan demografi terbesar dunia sepanjang paruh pertama abad ke-21.

Dalam buku How Africa Works, Joe Studwell menilai kepadatan penduduk yang semakin tinggi justru menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya pasar domestik besar, tenaga kerja melimpah, dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut African Development Bank dan United Nations Economic Commission for Africa, pada 2040 jumlah penduduk usia kerja Afrika diperkirakan melampaui gabungan penduduk usia kerja India dan China.

Kota-kota seperti Lagos, Nairobi, Accra, dan Dar es Salaam berkembang menjadi pusat konsumsi, perdagangan, dan tenaga kerja yang semakin besar.

Namun berbagai lembaga internasional mengingatkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk tidak secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi apabila tidak didukung kebijakan pembangunan yang tepat.

World Bank memperkirakan sekitar 44 persen penduduk Afrika kini tinggal di kawasan perkotaan dan angka tersebut diproyeksikan melampaui 60 persen pada 2050.

Peneliti Leiden University, Mandipa Ndlovu, menilai kualitas tata kelola pemerintahan akan menjadi faktor penentu utama keberhasilan atau kegagalan bonus demografi Afrika.

Laporan Mo Ibrahim Foundation melalui Indeks Tata Kelola Afrika 2024 menunjukkan hampir separuh penduduk Afrika hidup di negara-negara yang mengalami penurunan kualitas tata kelola dalam satu dekade terakhir.

Kekayaan Alam Melimpah, Kapasitas Negara Masih Lemah

Peneliti Bidang Ekonomi Politik Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Rhin Khairina Rahmat, S.IP., M.A., yang dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Kamis (18/6/2026), menilai persoalan utama Afrika sesungguhnya tidak terletak pada kekurangan sumber daya maupun investasi, melainkan pada lemahnya kapasitas institusional negara dalam mengelola proses transformasi ekonomi.

“Krisis pembangunan di Afrika tidak dapat direduksi semata sebagai kekurangan investasi, melainkan mencerminkan kegagalan institusional yang lebih mendasar dalam mengelola transformasi ekonomi dan mengoptimalkan berbagai komoditas strategis yang sebenarnya memiliki posisi penting dalam pasar global,” ujar Rhin kepada jurnalis Sulawesi Pos, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, banyak negara Afrika masih gagal mengubah kekayaan minyak dan gas di Nigeria serta Angola, kobalt di Republik Demokratik Kongo, platinum di Afrika Selatan, maupun kakao di Pantai Gading dan Ghana menjadi sumber nilai tambah domestik yang mampu mendorong industrialisasi nasional.

Rhin menjelaskan bahwa lemahnya tata kelola, inkonsistensi kebijakan, dan keterbatasan infrastruktur menyebabkan sebagian besar komoditas unggulan tersebut tetap diekspor dalam bentuk bahan mentah sehingga manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati oleh pihak luar.

Ia menilai kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya kemampuan negara dalam menjalankan fungsi koordinasi pembangunan, mulai dari alokasi sumber daya, pembangunan kapasitas produksi, hingga distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat.

“Dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional, negara seharusnya menjadi aktor utama yang menghubungkan sumber daya alam dengan pembangunan industri, namun kapasitas tersebut masih lemah di banyak negara Afrika,” katanya.

Urbanisasi Cepat dan Ancaman Ekonomi Informal

Selain itu, Rhin menyoroti ketidakmampuan banyak negara Afrika dalam mengelola tekanan demografis dan urbanisasi yang berlangsung sangat cepat.

Ia menilai pertumbuhan jumlah penduduk belum berhasil dihubungkan secara produktif dengan sektor-sektor strategis seperti pertanian, pertambangan, dan energi yang sebenarnya dapat menjadi sumber penciptaan lapangan kerja massal.

Akibatnya, sebagian besar tenaga kerja baru terserap ke sektor informal yang produktivitasnya rendah dan sulit diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi formal.

“Alih-alih menjadi motor produktivitas, pertumbuhan populasi justru berisiko terjebak dalam ekspansi sektor informal karena tidak didukung kebijakan industrial yang koheren serta perencanaan pembangunan perkotaan yang memadai,” jelasnya.

Di sektor pertanian, produktivitas Afrika Sub-Sahara masih tertinggal jauh dibanding Asia Selatan yang telah berhasil melakukan modernisasi dan intensifikasi produksi pangan.

Data Food and Agriculture Organization menunjukkan hasil panen serealia di Afrika Sub-Sahara rata-rata hanya sekitar 1,5 hingga 2 ton per hektare, sementara di Asia Selatan telah melampaui 4 ton per hektare.

Beberapa negara seperti Ethiopia dan Rwanda mulai menunjukkan kemajuan melalui reformasi struktural yang berorientasi jangka panjang.

AfCFTA dan Industrialisasi Jadi Penentu Masa Depan

Di sektor perdagangan, implementasi Kawasan Perdagangan Bebas Kontinental Afrika atau AfCFTA berupaya membentuk pasar tunggal beranggotakan sekitar 1,4 miliar penduduk dengan nilai ekonomi mencapai 3,4 triliun dolar AS.

Meski demikian, implementasi AfCFTA masih menghadapi hambatan akibat kuatnya kepentingan nasional masing-masing negara serta belum meratanya kesiapan infrastruktur ekonomi kawasan.

Di sektor industri, kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto Afrika Sub-Sahara masih berkisar 10–12 persen, jauh di bawah negara-negara industri yang umumnya telah melampaui 20 persen.

Investasi asing terus mengalir ke Afrika, termasuk dari China yang kini memiliki sekitar 10.000 perusahaan di benua tersebut dan sepertiganya bergerak di sektor manufaktur.

Di Ethiopia, investasi China telah membantu menciptakan lapangan kerja dan transfer keterampilan di sektor tekstil.

Namun Rhin menilai investasi asing belum sepenuhnya mampu mengubah posisi Afrika dalam rantai pasok global karena masih dominannya pola ekspor bahan mentah.

“Kegagalan negara mengarahkan investasi asing untuk mendukung hilirisasi dan penguatan kapasitas industri domestik menyebabkan Afrika tetap berada pada posisi subordinat sebagai pemasok bahan baku dalam sistem ekonomi internasional,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa masa depan Afrika akan sangat ditentukan oleh kemampuan para pemimpinnya membangun institusi yang efektif, memperkuat tata kelola, mendorong industrialisasi berbasis nilai tambah, serta menghubungkan bonus demografi dengan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Afrika memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan populasi usia produktif yang terus bertambah, tetapi tanpa koordinasi politik-ekonomi yang kuat, potensi tersebut justru dapat berubah menjadi tekanan pembangunan yang semakin berat di masa depan,” pungkas Rhin. (Ali)